JAKARTA - Seiring bertambahnya volume pinjaman, kewajiban pembayaran bunga utang negara turut membengkak. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran senilai Rp 650,31 triliun guna melunasi bunga utang pada tahun tersebut.
Nilai ini mengalami lonjakan sebesar 11,69% apabila disandingkan dengan estimasi atau outlook pada tahun berjalan. Secara rinci, alokasi pembayaran bunga utang domestik mengalami eskalasi sebesar 9,64% hingga mencapai Rp 589,68 triliun.
Sementara itu, pelunasan bunga utang luar negeri mencatatkan kenaikan paling signifikan, yakni sebesar 36,46% dengan total Rp 60,63 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa posisi utang negara sejauh ini masih dalam koridor yang terkendali.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar sejumlah aspek tetap dicermati secara seksama, khususnya terkait kapasitas pemerintah dalam menggenjot pemasukan negara guna mengimbangi pembengkakan beban bunga tersebut.
“Kalau ditanya apakah kondisi ini masih aman, kami melihatnya masih terkendali, tetapi ruang fiskalnya semakin sempit,” tutur Yusuf, Selasa (25/8/2026).
Sebagaimana dipahami bersama, defisit primer pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp 20,9 triliun saja, atau merosot tajam jika dibandingkan dengan outlook 2026 yang menyentuh angka Rp 152,1 triliun.
Yusuf menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengindikasikan hampir seluruh defisit pada tahun depan bersumber dari pelunasan bunga, bukan karena pemerintah melakukan ekspansi belanja secara berlebihan.
Oleh sebab itu, di tengah pertumbuhan ekonomi nominal yang masih melampaui tingkat bunga efektif, perbandingan antara rasio utang dan produk domestik bruto (PDB) terpantau belum memunculkan tekanan yang mencemaskan.
Kendala utamanya, menurut Yusuf, terletak pada seberapa optimal kapabilitas pemerintah dalam meraup pemasukan. Diperkirakan bahwa porsi beban bunga akan menyerap sekitar 19% dari total pendapatan negara pada tahun 2027.
Mengingat perbandingan rasio penerimaan terhadap PDB yang masih tergolong rendah, ruang gerak fiskal Indonesia menjadi kian terbatas, sekalipun angka rasio utangnya sendiri masih terbilang moderat.
“Jadi persoalannya bukan semata mata seberapa besar utang, tetapi seberapa kuat kemampuan negara membayar bunga dari penerimaannya,” jelasnya.
Lantaran hal tersebut, ia menilai bahwa ancaman terbesar di masa mendatang terletak pada tingkat keterpercayaan target pemasukan. Apabila target pendapatan pada 2026 tidak terpenuhi, maka pemerintah berisiko memerlukan skema pendanaan yang lebih besar.
Menurut pandangannya, implikasi yang timbul tidak berhenti pada defisit periode berjalan saja, melainkan turut mendongkrak beban bunga pada tahun berikutnya.
“Di sisi lain, penggunaan utang untuk pembiayaan investasi juga perlu dipastikan benar benar menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan yang memadai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf turut menyoroti potensi kerentanan yang datang dari pergerakan situasi pasar.
Lonjakan yield atau imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), depresiasi nilai tukar rupiah, ancaman refinancing, serta fasilitas pinjaman berbéban bunga floating berpotensi membuat realisasi pembayaran bunga melambung melampaui proyeksi di dalam APBN.
Dengan demikian, Yusuf menyimpulkan bahwa posisi utang Indonesia memang belum menyentuh zona berbahaya, namun batas toleransinya kian menipis.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa inti dari tata kelola utang yang baik tidak sekadar bertumpu pada cara pemerintah mengatur pinjaman maupun mengoptimalkan pemasukan negara, khususnya dari sisi rasio perpajakan.
“Ini cukup menantang di tengah kredibilitas asumsi makro yang berpotensi meleset dan pada muara memberikan implikasi terhadap melesetnya target pajak itu sendiri,” tandasnya.
