JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang pengusulan Destry Damayanti sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia serta Aida S Budiman sebagai kandidat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia merupakan keputusan teknokrasi dari Presiden Prabowo Subianto.
Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Said Abdullah, menyatakan bahwa kedua figur tersebut bukanlah wajah asing dalam industri finansial. Destry beserta Aida mempunyai rekam jejak yang ekstensif sebelum memangku jabatan puncak di Bank Indonesia.
"Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif," ungkap Said lewat keterangan resminya pada hari Rabu (19/8/2026).
Berdasarkan pandangannya, jejak rekam Destry serta Aida menjadi aset krusial untuk meraih kredibilitas dari para pelaku industri keuangan. Terlebih lagi, situasi makroekonomi internasional saat ini masih menghadapi berbagai gelombang ketidakpastian.
Said memberikan contoh ketika Perry Warjiyo melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Menurut penilaiannya, bursa finansial tidak mengalami gejolak berarti sebab tampuk kepemimpinan sementara berada di tangan Destry bersama para pengurus lainnya.
"Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Dan hal ini tidak mudah bisa dipenuhi," ujarnya.
Ia berpandangan bahwa pencalonan kedua figur itu pun dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kemandirian Bank Indonesia sebagai salah satu pencapaian krusial era reformasi.
"Kami tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kami perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar," terang Said.
Said mengemukakan bahwa tugas berat menanti Destry dan Aida ke depan. Bank Indonesia mengemban dua tugas pokok, yakni memelihara kestabilan kurs rupiah serta mengendalikan laju inflasi.
Di samping itu, regulasi anyar turut memberikan penugasan tambahan bagi Bank Indonesia guna berpartisipasi dalam mendongkrak ekspansi ekonomi serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Walau demikian, Said berpendapat bahwa Republik Indonesia masih memerlukan kebijakan inti yang sanggup berfungsi sebagai kompas dalam merumuskan arah kebijakan moneter. Ia menyandingkan kondisi Indonesia dengan Tiongkok yang mempunyai arah kebijakan nilai tukar yang cenderung memihak penguatan daya saing produk ekspornya.
Sementara itu, Amerika Serikat, menurut pandangan Said, selama beberapa tahun belakangan menghadapi tekanan inflasi serta defisit neraca perdagangan sehingga kebijakan yang diambil turut difokuskan guna mendongkrak penguatan dolar Amerika Serikat.
"Refleksi dari kebijakan China dan Amerika Serikat, sejujurnya kami belum memiliki narasi kebijakan untuk merangkai arah kebijakan fiskal dan moneter," ucap Said.
Oleh sebab itu, ia memandang Menteri Keuangan beserta jajaran pimpinan Bank Indonesia yang baru harus secepatnya menyusun arah kebijakan nasional di masa mendatang.
Said menuturkan bahwa pihak pemerintah harus menetapkan apakah strategi perekonomian bakal lebih difokuskan guna menggenjot ekspor komoditas sehingga memerlukan topangan kurs rupiah yang kompetitif, atau justru meredam inflasi bahan pangan serta energi yang sebagian besar bergantung pada barang impor sehingga menuntut penguatan nilai tukar rupiah.
Said menaruh keyakinan bahwa sinergi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Destry seandainya kelak resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat berlangsung dengan baik. Ia menuturkan bahwa kedua tokoh tersebut telah menjalin relasi dalam kurun waktu yang cukup lama.
"Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerjasama, merumuskan core kebijakan, dan berbagai peran," tutupnya.
