JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap tengah mematangkan kajian terkait regulasi pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di area perkotaan yang bakal menjadi backbone pengembangan program 3 juta rumah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa pengembangan hunian vertikal berbasis TOD dilakukan sebagai upaya optimalisasi lahan strategis yang saat ini posisinya kian menipis.
Hanya saja, tambah Ara, realisasinya tetap harus mengedepankan sisi keberlanjutan. Karenanya, beleid regulasi itu dibutuhkan untuk mengatur hal tersebut.
"Ya ada usul-usul yang kami tampung, bagaimana nanti TOD, bagaimana kemungkinannya dibangun atas pasar ya, kemudian nanti bagaimana tentu harus dipastikan agar tidak melanggar aturan tidak boleh merusak lingkungan," ujar Ara saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, dikutip Kamis (3/9/2026).
Dia merinci, kajian tersebut nantinya akan mencakup lima aspek utama, yakni kepastian regulasi, konsep teknis bangunan, skema pembiayaan, daya dukung hunian, hingga dampak lingkungan. Kementerian PKP menargetkan formulasi kebijakan berbasis TOD ini tuntas dalam 3 bulan mendatang.
"Nanti kajiannya 3 bulan lagi kami sampaikan, 3 bulan lagi berarti kurang lebih November paling lama awal Desember lah, karena kajiannya itu mesti komprehensif," pungkas Ara.
Maruarar menyebut, hunian vertikal berbasis TOD itu nantinya akan dibangun di wilayah perkotaan, termasuk area-area kota satelit baru yang bakal dikembangkan pemerintah dalam waktu dekat.
Sementara pada kesempatan berbeda, dari sisi ketersediaan lahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah titik yang dinilai ideal untuk dikembangkan sebagai area kota satelit baru.
Nusron menjelaskan, titik kota satelit baru tersebut tersebar di sembilan provinsi meliputi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat (khususnya Bogor dan Bandung Barat), Jawa Tengah (Batang), Jawa Timur (Mojokerto dan Pasuruan), Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Pemerintah memproyektikan kehadiran kota satelit ini dapat memecah kepadatan wilayah urban sekaligus menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
"Dalam mengatasi backlog perumahan, itu Bapak Presiden akan membuat kutub-kutub, kantong-kantong kota baru. Untuk mengatasi backlog perumahan tadi," ujar Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, beberapa waktu lalu.
