JAKARTA — Pemerintah menetapkan target lifting minyak di tahun 2027 sebesar 612.500 barel per hari (bph). Angka tersebut naik dari target tahun sebelumnya yang sebesar 610.000 bph, sementara target lifting gas justru disesuaikan menurun.
Ketua Komite Investasi sekaligus Ketua Bidang Investasi & Kerjasama Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal meluruskan pemahaman publik terkait acuan dasar capaian lifting migas nasional.
Menurutnya, penetapan angka target lifting tersebut turut memperhitungkan komoditas Natural Gas Liquid (NGL) ke dalam porsi perhitungan minyak.
"Jadi 2024 sampai yang angka di bawah 600.000 (realisasi 568.879 bph di 31 Agustus 2026) itu memang lifting minyak tanpa NGL. Jadi tahun lalu itu sebenarnya tidak ada kenaikan produksi, tapi bagusnya adalah penurunan produksinya sudah direm oleh SKK Migas dan KKKS," ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian ESDM realisasi produksi minyak pada 31 Juli 2026 kurang lebih mencapai 578.156 bph, rinciannya minyak 491.123 bopd, kondensat 56.025 bopd dan NGL sebesar 31.008 bpd.
Moshe menjelaskan, penambahan kuota target sekitar 7.000 barel per hari dari baseline periode sebelumnya merupakan tantangan yang cukup dinamis bagi industri.
Menurutnya, peningkatan angka lifting tersebut berpeluang ditopang oleh volume NGL seperti produksi LPG, di tengah upaya menahan laju penurunan alamiah dari lapangan-lapangan tua.
"Jadi 7.000-nya ini apakah itu realistis? sebenarnya yang tahu itu SKK Migas, kami berharap itu berhasil nambah 7.000. Nah 7.000 itu adalah minyak mentah dan NGL. Bisa saja minyak mentahnya enggak naik tapi NGL-nya naik. Dan sekarang itu dianggap sebagai lifting minyak," katanya.
Guna mengejar target operasional tersebut, Moshe menegaskan, perlunya langkah strategis jangka panjang yang didukung oleh jaminan kepastian hukum.
Penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas secara komprehensif dipandang sebagai prioritas utama untuk menciptakan daya tarik iklim investasi di sektor energi hulu.
"Bagaimana mencapainya pertama adalah masalah-masalah yang sudah kemarin dibahas pokoknya dibereskan, rancangan undang-undang Migas harus keluar segera mungkin, tapi undang-undang Migas yang benar yang mempromosikan investasi, Iklim investasi harus lebih baik," tuturnya.
Selain kepastian regulasi, Moshe menyoroti pentingnya dukungan insentif yang merata bagi seluruh ekosistem pendukung migas di Tanah Air. Pemerintah diharapkan mampu melakukan perbandingan kebijakan dengan negara lain agar daya saing investasi migas Indonesia tetap unggul di tingkat global.
"Jadi Indonesia ini bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investor sedangkan yang memberi insentif bukan cuma Indonesia, Yang lain juga beri insentif, yang lain juga kasih kemudahan, harus lihat negara lain kasih apa kalau bisa kami kasih yang lebih baik," pungkasnya.
