JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa buku Sejarah Indonesia masih menghadapi kendala terkait persoalan foto, sebab sejumlah foto yang bersifat orisinal memerlukan penyelesaian mengenai hak kekayaan intelektualnya.
“Jadi terakhir itu yang mengenai buku, itu kan sudah selesai sebetulnya. Tapi ternyata masih ada kendala terutama foto,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia memberikan penjelasan bahwa terdapat sejumlah foto orisinal yang saat ini sedang ditindaklanjuti prosesnya berkaitan dengan masalah kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).
- Baca Juga 60 Persen Penyakit Terkait Polusi Udara
“Jadi tim masih menyeleksi foto-foto tersebut, termasuk dari ANTARA, dari IPPHOS ya. Jadi masih terkendala sedikit di foto dan layout-nya sudah berjalan sudah mungkin hampir selesai,” katanya.
Kendati demikian, Fadli masih memasang target agar buku sejarah yang terdiri dari total 11 jilid tersebut dapat rampung sepenuhnya serta diluncurkan pada bulan Agustus 2026 ini.
“Iya target (selesai) bulan Agustus ini, target ya. Mudah-mudahan tidak meleset,” katanya lagi.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merencanakan peluncuran buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” sebagai bagian dari upaya negara dalam merawat memori kolektif serta memperkokoh jati diri bangsa.
"Pembuatan buku ini merupakan bagian dari upaya negara merawat memori kolektif dan memperkuat jati diri bangsa melalui penulisan sejarah yang komprehensif, dengan perspektif nusantara," kata Fadli Zon saat menyampaikan sambutan di Jakarta, Minggu (14/12/2026).
Buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" itu memetakan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Barat, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konsolidasi negara, era Orde Baru, hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Menurut Fadli, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan sejarah, melainkan salah satu acuan di negara demokrasi. Ia menyadari penulisan sejarah bersifat dinamis dan terbuka terhadap diskursus.
“Kalau sejarah kami ditulis lengkap, mungkin harus seratus jilid. Buku ini adalah highlight perjalanan bangsa,” katanya.
Buku sejarah tersebut disusun oleh para ahli dan bukan ditulis oleh pemerintah. Ia menyebut, proses penulisan buku itu melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah.