JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies menyebutkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bakal dijadikan fondasi penyusunan aturan berbasis fakta, termasuk menguatkan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adela mengutarakan poin itu dalam pernyataannya pada hari Rabu, ketika menghimbau publik serta penggiat bisnis agar ikut serta secara nyata pada Sensus Ekonomi 2026 bentukan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan," katanya.
Menurut Adela, capaian survei ini bakal menyajikan potret paling baru terkait sektor bisnis, berawal dari pedagang kecil sampai korporasi raksasa, mencakup kemajuan ekonomi digital yang makin berkembang.
Dia memandang informasi sensus ini bakal dijadikan patokan perumusan aturan pembangunan, penetapan fokus dana, peninjauan program negara, sekaligus menunjang peran legislasi, pendanaan, serta kontrol DPR RI.
Adela menuturkan bahwa sebuah sasaran inti Sensus Ekonomi 2026 adalah menciptakan informasi yang makin komprehensif terkait situasi UMKM selaku penopang perekonomian negara.
Merujuk pada catatan Kementerian Koperasi dan UKM, ada sekitar 65 juta entitas UMKM di Tanah Air.
Oleh sebab itu, berdasarkan pandangannya, ketepatan informasi lewat survei amat krusial supaya regulasi dukungan penggiat bisnis selaras dengan situasi riil.
Dia pun meyakinkan warga supaya tak cemas memberikan data pada staf BPS sebab privasi informasi dijamin lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Adela mengajak publik serta pelaku bisnis agar berpartisipasi secara proaktif dalam agenda Sensus Ekonomi 2026 yang diagendakan berjalan sampai tanggal 31 Agustus 2026.
