JAKARTA - Alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terserap sebesar Rp101,1 triliun berdasarkan pembaruan data realisasi terkini.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di dalam Rapat Berkala Tiga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dihelat pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026.
Inisiatif MBG yang sepenuhnya mendapatkan sokongan dana dari APBN ini dinilai menjalankan peran fiskal sebagai motor penggerak pembangunan.
"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," terang Purbaya di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dikutip Selasa (4/8/2026).
Berkenaan dengan hal tersebut, pagu anggaran program MBG yang semula dipatok dalam APBN 2026 senilai Rp335 triliun mendapati adanya penyesuaian dari pemerintah sehingga batas maksimalnya turun berkisar ke angka Rp268 triliun.
Di sisi lain, Purbaya turut memaparkan penyerapan dana terkini dari sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai contoh, realisasi biaya untuk program Sekolah Rakyat tercatat sebesar Rp13,1 triliun guna membangun 104 sekolah permanen.
Di samping itu, jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu dan rentan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp14,5 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai Rp8,8 triliun.
Peran krusial lain dari APBN yakni berfungsi sebagai peredam gejolak atau shock absorber, yang diimplementasikan lewat pos anggaran subsidi serta kompensasi. Alokasi dana ini utamanya difokuskan guna mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan bakar minyak.
"Subsidi dan kompensasi telah direalisasikan masing-masing mencapai Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun," terang Purbaya.
Menjelang penutupan triwulan kedua tahun 2026, pendapatan negara di dalam APBN sukses terkumpul hingga Rp1.459,4 triliun atau mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 21,4%.
Kontributor terbesar pemasukan kas negara ini disumbangkan oleh sektor perpajakan yang menembus angka Rp1.035,7 triliun atau naik 24,6% secara tahunan.
Sementara itu, total pengeluaran belanja negara terpantau menyentuh angka Rp1.656 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 17,8% secara tahunan. Khusus untuk pos belanja pemerintah pusat sendiri, realisasinya telah terserap sebesar Rp1.298,6 triliun atau mengalami lonjakan 29,4% secara tahunan.
Akibat dari dinamika tersebut, neraca APBN mengalami defisit hingga penghujung bulan Juni 2026 dengan angka mencapai Rp196,5 triliun atau setara dengan 0,76% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
