Contoh NPWP Perusahaan (Badan Usaha) Dan Cara Mendaftarkannya!

Enday Prasetyo

Kamis, 26 Maret 2026

contoh npwp perusahaan

Jakarta - Contoh NPWP perusahaan menjadi hal yang penting dikenal masyarakat Indonesia.

NPWP, atau Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah identitas resmi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

NPWP terbagi menjadi dua jenis, yakni untuk badan usaha dan untuk individu. NPWP Badan Usaha diperuntukkan bagi perusahaan atau badan yang memiliki penghasilan, sedangkan NPWP Pribadi dimiliki oleh setiap orang yang memperoleh penghasilan.

Baca Juga Cara Daftar Telegram dengan Nomor Baru: Panduan Lengkap untuk Pemula

Pada penjelasan ini, fokus diberikan pada contoh NPWP perusahaan.

Pengertian NPWP Perusahaan (Badan Usaha)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk seluruh perusahaan, lembaga, atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal Wajib Pajak sekaligus alat administrasi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan resmi, seperti pengajuan kredit atau fasilitas perbankan.

Karena perannya yang penting, banyak perusahaan menjadikan dokumen ini sebagai salah satu persyaratan utama operasional mereka.

Pembagian WP Badan Usaha

Pemilik NPWP Badan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis Wajib Pajak (WP) sesuai peran dan bentuk usahanya. Berikut pembagian kategori WP Badan:

Badan
Kategori ini mencakup kumpulan modal atau individu yang tergabung untuk menjalankan usaha sebagai kesatuan. Tidak semua badan wajib memiliki NPWP Badan.
Joint Operation
Merupakan bentuk kerja sama operasi antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP), biasanya bersifat sementara untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu.
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
WP yang berperan sebagai perwakilan dagang asing atau kantor perusahaan asing di Indonesia tetap termasuk pemilik NPWP Badan, meskipun mereka bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Bendahara
Bendahara pemerintah yang bertugas melakukan pembayaran gaji, tunjangan, upah, honorarium, atau pembayaran lainnya diwajibkan memiliki NPWP untuk pemungutan dan pemotongan pajak.
Penyelenggara Kegiatan
Pihak yang menyelenggarakan kegiatan atau membayar imbalan dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan acara atau kegiatan juga termasuk kategori pemilik NPWP Badan.

Manfaat Memiliki NPWP Badan Usaha

Pemilik NPWP Badan Usaha memperoleh berbagai keuntungan yang mendukung kegiatan bisnis dan kepatuhan perpajakan. Berikut beberapa manfaatnya:

Menghindari Sanksi Hukum
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat wajib memiliki NPWP. Tanpa NPWP, pemilik usaha bisa terancam sanksi pidana berupa hukuman penjara.
Alat Penentu Pengenaan Pajak
NPWP Badan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan penghasilan perusahaan. Tanpa NPWP, tarif PPh Badan yang dikenakan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan WP yang memiliki NPWP.
Persyaratan Membuka Rekening Koran
Rekening koran menampilkan mutasi transaksi dan saldo nasabah, penting bagi kegiatan bisnis. Untuk mengajukan pembuatan rekening koran, perusahaan harus memiliki NPWP sebagai dokumen wajib.

Syarat Pembuatan NPWP Badan Usaha

Dalam membuat NPWP Badan Usaha, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Persyaratan ini berbeda-beda tergantung bentuk usaha, tetapi secara umum meliputi:

Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemungut, dan/atau pemotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wajib Pajak Badan yang hanya berfungsi sebagai pemungut atau pemotong pajak tetap diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Pembuatan NPWP Badan Usaha

Setelah memenuhi semua persyaratan umum dan khusus, langkah berikutnya adalah membuat NPWP Badan Usaha. Proses pembuatan kini dapat dilakukan secara online melalui sistem e-Registration dengan prosedur berikut:

Kunjungi situs www.pajak.go.id dan pilih menu e-Registration.
Jika belum terdaftar, klik Daftar, masukkan identitas, dan buat password sesuai petunjuk.
Lakukan aktivasi akun melalui email yang dikirimkan Dirjen Pajak, buka inbox, lalu klik link dan ikuti instruksi di email tersebut.
Masuk ke sistem e-Registration dengan email dan password yang telah dibuat.
Klik link kedua yang dikirim Dirjen Pajak untuk login.
Buka halaman Registrasi Data Wajib Pajak dan isi seluruh data dengan lengkap dan benar. Jika data sudah benar, akan muncul Surat Keterangan Terdaftar sementara.
Kirim formulir pendaftaran dengan menekan tombol Daftar.
Cetak dokumen yang ditampilkan pada layar, termasuk Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
Tandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan lengkapi dokumen pendukung lainnya.
Kirim Formulir Registrasi Wajib Pajak ke KPP, bisa dilakukan dengan memindai dokumen lalu mengunggah soft file melalui aplikasi e-Registration.
Setelah semua langkah selesai, tunggu konfirmasi penerbitan kartu NPWP Badan Usaha. Sesuai ketentuan Dirjen Pajak, NPWP diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan lengkap diterima.

Berdasarkan seluruh prosedur di atas, dapat disimpulkan bahwa NPWP Badan Usaha diperlukan bagi perusahaan, badan, dan lembaga yang memiliki penghasilan di Indonesia.

Bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan pembuatan NPWP Badan Usaha, sebaiknya segera melakukan pendaftaran agar kepatuhan perpajakan dan administrasi perusahaan dapat berjalan lancar.