JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membeberkan faktor utama di balik kelangkaan beras premium kemasan 5 kilogram (kg) pada jaringan ritel modern.
Solihin selaku Ketua Umum Aprindo periode 2024–2029 menyatakan bahwa fenomena langkanya beras premium tersebut bukan dikarenakan minimnya ketersediaan barang, melainkan akibat harga perolehan dari pihak pemasok yang telah melampaui aturan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Ada banyak [beras], tetapi kami harus beli. Namun, kami jualnya harus di bawah harga beli kami. Misalkan, kan harganya Rp14.900. Ya, kami beli lebih daripada itu,” ujar Solihin, hari Rabu (2/9/2026).
Solihin menerangkan bahwa ketentuan HET beras premium saat ini dipatok senilai Rp14.900 untuk tiap kilogramnya. Dengan ketentuan tersebut, batas harga tertinggi bagi beras premium kemasan 5 kg berada pada nominal Rp74.500.
Menurut keterangannya, stok beras premium sebenarnya bisa didapatkan apabila pihak peritel bersedia mengambilnya dengan harga di atas ketentuan HET. Akan tetapi, situasi itu menyebabkan para peritel mustahil memasarkannya kembali sesuai regulasi pemerintah yang berlaku.
Sebagai ilustrasi, Solihin mencontohkan bilamana peritel memasarkan beras premium seharga Rp14.900 per kg, sementara modal pembelian dari pemasok telah menyentuh angka Rp15.200 per kg, maka pihak peritel dipastikan menderita kerugian apabila tetap mematuhi batasan HET tersebut.
Dia mengutarakan bahwa keadaan ini mengakibatkan pasokan beras premium di berbagai gerai ritel modern berada jauh di bawah tingkat kebutuhan konsumen. Sekalipun stok tersebut ada, jumlahnya tergolong sangat terbatas.
Dirinya turut memastikan bahwa pihak peritel sama sekali tidak melakukan aksi penahanan stok beras premium di dalam gudang, di mana seluruh barang yang diterima akan langsung disalurkan kepada pembeli.
Lebih lanjut, Solihin menyebutkan bahwa persoalan kelangkaan beras premium di ritel modern ini sejatinya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan, kejadian serupa sempat dialami pada tahun sebelumnya serta kembali terulang sepanjang beberapa bulan belakangan.
“Sudah lama. Biasa ini kan tahun lalu juga, terjadi lagi. Terjadi lagi beberapa bulan ini terakhir. Makanya sekarang ini banyak di ritel yang jualnya beras fortifikasi,” tuturnya.
Terbaru, pihak Aprindo tercatat sudah melayangkan sejumlah surat kepada pemerintah guna mengutarakan permasalahan harga beras premium sekaligus memohon agenda audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Solihin menegaskan bahwa surat tersebut secara khusus membahas persoalan kekosongan stok beras premium di ranah ritel modern.
Kendati demikian, ia menilai situasi yang berkebalikan justru tampak di pasar tradisional, di mana komoditas beras premium masih gampang dijumpai kendati harganya tidak konsisten mematuhi ketentuan HET.
“Tapi yang jelas, di mukadimahnya jelas berkaitan dengan kekosongan beras di ritel modern. Kalau di pasaran banyak, jangan salah,” imbuh dia.
Di tengah situasi minimnya pasokan beras premium yang sesuai dengan aturan HET, Solihin menyampaikan bahwa para peritel kini beralih memperdagangkan produk beras fortifikasi dalam jumlah besar.
Kendati demikian, varian beras tersebut dikategorikan sebagai produk beras khusus yang sampai saat ini belum memiliki regulasi penetapan HET layaknya beras premium.
“Distributor juga menawarkan produk yang disebut fortifikasi. Fortifikasi itu kelasnya adalah kelas beras khusus. Sampai saat ini belum diatur mengenai harga incaran tertingginya,” urai Solihin.
Berdasarkan pandangan Solihin, tantangan rantai pasok ini kian bertambah pelik lantaran para distributor atau pihak prinsipal sering kali menawarkan komoditas beras premium secara bersamaan dengan produk beras fortifikasi.
Di sisi lain, jenis beras fortifikasi memang cenderung lebih mudah ditemukan di gerai-gerai ritel. Walau demikian, ia memberikan catatan khusus terhadap tingkat harga jualnya yang terbilang jauh lebih mahal sehingga berpotensi memberatkan beban finansial masyarakat.
“Ada beras fortifikasi. Tapi beras itu kan harganya sudah di atas Rp85.000, bisa Rp90.000, bahkan lebih daripada Rp100.000. Kasihan masyarakat,” pungkasnya.