JAKARTA - Ambisi yang diusung oleh pihak pemerintah guna mengejar target lifting minyak pada tahun berjalan ini maupun menatap tahun 2027 mendatang masih harus berhadapan dengan kendala klasik berupa laju penurunan produksi alamiah (natural decline).
Sepanjang tahun 2026 ini, pemerintah resmi mematok target lifting minyak berada di level 610.000 barel per hari (bph). Sementara itu, angka target tersebut bakal ditingkatkan oleh pemerintah menjadi 612.500 bph pada tahun 2027.
Kendati demikian, realisasi perhitungan produksi minyak nasional hingga memasuki Juli 2026 baru menyentuh angka sekitar 578.156 bph, yang berarti masih berada di bawah target yang dicanangkan.
Situasi pelik tersebut menjelma sebagai tantangan berat di tengah fenomena natural decline yang melanda lapangan-lapangan minyak aktif yang telah berproduksi. Di sisi lain, upaya mendongkrak volume produksi mutlak memerlukan kontribusi sinergis dari beragam strategi komprehensif, mulai dari eksekusi pengeboran sumur anyar, program workover, optimalisasi lapangan eksisting, penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR), hingga percepatan proyek-proyek sektor migas baru.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan sejumlah skema strategi yang disiapkan pemerintah guna merealisasikan target perolehan lifting minyak mentah tersebut. Guna mengejar target tahun 2027, pemerintah telah merancang tambahan pasokan produksi dari beberapa sumur migas baru serta optimalisasi lapangan-lapangan yang sudah beroperasi.
Bahlil menyebutkan bahwa salah satu sumber tambahan pasokan produksi tersebut diharapkan datang dari rangkaian aktivitas operasional Petronas di kawasan perairan Madura. Di samping itu, pemerintah secara proaktif turut mendorong pemanfaatan teknologi enhanced oil recovery (EOR) demi menggenjot hasil produksi dari lapangan-lapangan eksisting.
“Di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kami yang memakai teknologi EOR,” katanya ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (31/8/2026).
Pihak kementerian turut memantau adanya potensi tambahan produksi dari sejumlah sebaran sumur di wilayah Sumatra. Secara terpisah, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menuturkan bahwa institusinya telah merumuskan serangkaian strategi taktis untuk memburu target produksi minyak nasional sebesar 610.000 bopd pada tahun ini.
Ia menyampaikan bahwa otoritas hulu migas saat ini masih menghadapi celah kekurangan produksi atau gap demi mengamankan target tersebut. Oleh sebab itu, SKK Migas mengandalkan strategi filling the gap melalui pemanfaatan sejumlah sumber pasokan produksi yang berada di luar kerangka rencana kerja dan anggaran pokok (Work Program & Budget / WP&B).
Menurut perhitungannya, masih ada selisih kekurangan sekitar 20.000 bopd yang harus dikejar guna mencapai target produksi minyak sepanjang tahun ini. Defisit pasokan tersebut mayoritas bersumber dari operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta ExxonMobil Cepu Ltd. (EMCL).
Secara akumulatif, Djoko mengungkapkan bahwa potensi shortfall dari kedua wilayah kerja utama tersebut hampir menyentuh angka 50.000 bopd. Guna menambal defisit tersebut, SKK Migas telah mengagendakan beberapa langkah tambahan hingga penghujung tahun.
Salah satunya ditempuh lewat optimalisasi produksi cairan gas bumi atau natural gas liquids (NGL) beserta kondensat di lini hilir. Langkah taktis ini diestimasikan mampu mendatangkan tambahan pasokan produksi sekitar 2.000 bopd.
SKK Migas juga berupaya mencairkan cadangan minyak tertahan yang selama ini mengendap di dalam tangki dan belum sempat disalurkan (dead stock). Djoko menyebutkan ada sekitar 6,8 ribu barel minyak yang masih membeku di dalam tangki penyimpanan.
Tidak hanya itu, SKK Migas turut menyandarkan harapan pada optimalisasi produksi yang berasal dari sumur-sumur minyak masyarakat. Pihaknya memproyeksikan kontribusi dari sektor tersebut mampu menyumbang tambahan sekitar 5.000 bopd hingga penutupan Desember 2026.
"Kemudian untuk NGL hilir tadi bisa 2.000 bopd, untuk dead stock 6,8 ribu barel. Optimasi sumur masyarakat tadi bisa 5.000 bopd," ucap Djoko.
Di sisi lain, SKK Migas masih memiliki ruang gerak untuk memburu tambahan volume produksi lewat eksekusi program kerja masif yang telah termaktub di dalam dokumen WP&B.
Djoko menyatakan bahwa realisasi dari kegiatan tersebut berpotensi menjadi sumber pasokan ekstra tatkala hasil produksinya mampu melampaui target baku yang telah ditetapkan. Apabila capaian riilnya melebihi target, pihaknya berpeluang meraup tambahan hingga 4.500 bopd.
Target yang tak mudah... Sukar Dicapai Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menilai bahwa target lifting minyak untuk tahun 2027 mendatang bakal sangat berat untuk direalisasikan. Pasalnya, Indonesia masih memikul tingkat ketergantungan yang tinggi pada produksi lapangan-lapangan eksisting, sementara sumbangsih dari proyek-proyek eksplorasi baru terpantau masih sangat terbatas.
Menurut analisisnya, hingga pertengahan tahun 2026 ini volume produksi nasional masih tertahan di kisaran angka 578.000 bph. Pada saat yang bersamaan, dua pilar kontributor utama yakni blok Cepu dan Rokan tengah menghadapi tekanan berat akibat hantaman natural decline serta berbagai gangguan infrastruktur.
Sementara itu, proyek-proyek yang dijadwalkan mulai Onstream pada 2027 seperti Lapangan Hidayah di wilayah North Madura serta Ande-Ande Lumut di perairan Natuna diprediksi baru akan menyumbangkan suplai produksi dalam skala terbatas, mengingat fase puncak produksinya baru bisa dicapai beberapa tahun berselang.
"Dengan demikian, pencapaian target 2027 lebih banyak bergantung pada keberhasilan memulihkan produksi Rokan, menahan laju penurunan Cepu, serta mengoptimalkan lapangan-lapangan yang sudah beroperasi, bukan pada masuknya kapasitas baru yang besar," tutur Ishak kepada Bisnis.
Ishak berpandangan bahwa angka target 610.000 bopd lebih tepat diposisikan sebagai batas atas dalam skenario optimistis, alih-alih dijadikan sebagai skenario dasar (base case). Skenario yang dinilai jauh lebih realistis berada pada rentang kisaran 580.000 bph hingga 600.000 bph, dengan catatan seluruh program eskalasi produksi berjalan sesuai rencana tanpa adanya eskalasi penurunan lebih lanjut di lapangan-lapangan utama.
Oleh karena itu, Ishak mengingatkan agar pemerintah sebaiknya memprioritaskan langkah-langkah taktis yang mampu menghasilkan tambahan pasokan secara paling cepat dan paling pasti. Hal ini terutama ditempuh lewat pemulihan penuh operasional Rokan, penekanan laju natural decline di Cepu, serta optimalisasi lapangan-lapangan mature yang sudah berproduksi.
"Pada saat yang sama, percepatan pengembangan proyek Hidayah dan Ande-Ande Lumut perlu menjadi prioritas agar tidak mengalami keterlambatan, dan program peningkatan produksi harus difokuskan pada kualitas bukan sekadar target jumlah sumur," tutur Ishak.
Intensifikasi Belum Cukup Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (K3EPB UI), Ali Ahmudi Achyak, berpendapat bahwa persoalan pelik yang tengah dihadapi pemerintah sejatinya mencerminkan keterbatasan strategi yang terlalu berpijak pada lapangan-lapangan eksisting semata.
Ia menjelaskan bahwa upaya menggenjot angka lifting dapat ditempuh melalui dua pendekatan mendasar, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi merujuk pada upaya mengoptimalkan hasil produksi dari sumur-sumur yang telah beroperasi aktif. Langkah ini bisa dieksekusi lewat adopsi teknologi mutakhir, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan perangkat yang lebih canggih, hingga perbaikan tata kelola manajemen.
Sebaliknya, ekstensifikasi bermakna melakukan pembukaan sumur-sumur baru atau menemukan ladang serta cadangan migas yang benar-benar baru.
Menurut pandangan Ali, skema intensifikasi memang terbukti mampu mendongkrak produksi, namun eskalasinya memiliki batasan ketat lantaran setiap sumur memiliki kapasitas cadangan terukur.
“Kalau intensifikasi sudah terbukti lah. Dari zaman Pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] itu bagaimana, kurang serius. Kemudian nyambung zaman Pak Jokowi kurang serius. Tapi sampai sekarang blinking-nya enggak geser-geser, segitu-segitu aja,” ujarnya.
Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk menunjukkan keseriusan lebih dalam mengeksekusi langkah ekstensifikasi lewat kegiatan eksplorasi serta penemuan cadangan baru. Ali menilai bahwa upaya mempertahankan produksi dari sumur-sumur lama tidak akan pernah cukup untuk mengejar target apabila tidak diimbangi dengan pembukaan sumber-sumber produksi baru.
Kendala tersebut menjadi kian relevan jika disandingkan dengan realitas gap produksi tahun 2026. Tatkala angka produksi aktual masih bertengger di kisaran 578.000 bph, pemerintah praktis dihadapkan pada kewajiban merangkap dua pekerjaan sekaligus: pertama, menutup defisit terhadap target tahun berjalan; kedua, membangun fondasi basis produksi baru guna meredam hantaman penurunan alamiah di tahun berikutnya.
Dengan patokan target 612.500 bph pada 2027, tambahan volume yang dibutuhkan memang secara nominal tampak tidak terlalu besar jika dikomparasikan dengan target 2026. Kendati demikian, angka tersebut menyimpan potensi penyesatan apabila hanya dibaca sebagai kenaikan target sebesar 2.500 bph saja.
Pasalnya, pemerintah wajib terlebih dahulu mengamankan produksi eksisting dari ancaman nyata natural decline. Artinya, angka 612.500 bph bukan sekadar mencari tambahan pasokan 2.500 barel per hari, melainkan pemerintah harus mampu menemukan suplai ekstra yang masif guna menambal susutnya produksi alamiah sekaligus mendongkrak total produksi nasional hingga menyentuh garis target tersebut.
"Saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan produksi minyak itu harus dengan ekstensifikasi berarti menambah sumur-sumur baru atau menemukan ladang-ladang baru," tutur Ishak.
Sumur Rakyat Jadi Jalan Cepat Di tengah desakan kebutuhan pasokan produksi tambahan yang bersifat cepat, keberadaan sumur-sumur minyak milik masyarakat dapat dilirik sebagai salah satu opsi alternatif yang relatif lebih dekat untuk dioptimalkan. Pihak SKK Migas sendiri telah memasukkan skema optimalisasi sumur rakyat ini sebagai salah satu pilar strategi filling the gap 2026 dengan estimasi potensi tambahan mencapai sekitar 5.000 bopd.
Ali melihat potensi tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, sumur-sumur ilegal yang selama ini beroperasi di tengah masyarakat seharusnya tidak sekadar ditertibkan lewat penindakan hukum, melainkan perlu diberikan pembinaan serta diintegrasikan secara resmi ke dalam ekosistem rantai pasok produksi migas nasional.
Sejumlah kawasan di wilayah Sumatra, seperti daerah sekitar Plaju, Banyuasin, hingga Rokan, dikenal memiliki aktivitas sumur masyarakat yang cukup masif.
"Menurut saya upaya ekstensifikasi itu bisa dilakukan salah satunya dengan menggandeng sumur-sumur rakyat yang sudah pernah digaungkan oleh pemerintah," kata Ali.
Ali menilai bahwa pemerintah dapat menyalurkan bentuk dukungan berupa penyediaan standar teknologi, penerapan protokol kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE) yang baku, serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Hasil produksi dari sumur-sumur rakyat tersebut selanjutnya dapat dialirkan kepada Pertamina sehingga tercatat secara resmi sebagai bagian dari total lifting migas nasional. Skema kolaboratif semacam ini diyakini mampu menjadi salah satu jalur alternatif tercepat untuk mendongkrak angka lifting, selama regulasi hukum yang menaunginya tidak dirancang secara berbelit-belit.