JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar upaya penanggulangan serta pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia bisa selesai dalam kurun waktu satu sampai dua pekan.
Merespons instruksi kepala negara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kesiapan pendanaan untuk penanganan darurat ini sudah aman dan siap dikucurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Purbaya menyampaikan bahwa dari aspek pembiayaan, pihak pemerintah sama sekali tidak menghadapi kendala apa pun guna mengakselerasi penanganan karhutla. Nantinya, anggaran akan disalurkan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disesuaikan berdasarkan pengajuan serta hasil penilaian langsung di lapangan.
“Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” ujar Purbaya kepada awak media saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).
Hingga kini, pihak BNPB belum mengajukan rincian total kebutuhan dana untuk penanggulangan karhutla. Menurut Purbaya, lembaga tersebut masih melakukan asesmen lantaran situasi bencana masih terus berjalan.
Ia menambahkan bahwa BNPB sejatinya telah mengantongi alokasi dana sekitar Rp5 triliun khusus untuk penanggulangan bencana, di mana pemerintah siap menggelontorkan tambahan jika dana yang ada nanti ternyata kurang.
“BNPB belum minta. Tapi kami sediakan. Mereka punya Rp 5 triliun. Kalau kurang ya kami tambah nanti,” katanya.
Di samping itu, Kementerian Keuangan juga telah mencairkan sebagian dana yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan guna mendukung penanganan karhutla ini.
Purbaya memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk mengatasi karhutla kali ini tidak akan sebesar penanganan bencana yang terjadi di Aceh. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan dukungan finansial mengikuti dinamika situasi di lapangan.
Lebih lanjut, Purbaya menerangkan bahwa penanganan bencana memiliki skema pembiayaan yang tidak sama dengan pos belanja rutin pemerintah pada umumnya. Pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penyediaan anggaran mengingat persoalan bencana bersinggungan langsung dengan keselamatan publik.
“Kalau untuk bencana approach-nya beda dengan belanja biasa. Bencana kan menyangkut hayat hidup orang banyak, mengancam kehidupan mereka. Jadi kami akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,” jelasnya.
Kendati demikian, fleksibilitas tersebut tetap wajib diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Purbaya turut mengingatkan supaya alokasi dana penanggulangan bencana ini terhindar dari praktik penggelembungan anggaran.
Lewat sokongan dana yang memadai ini, pemerintah optimistis operasi penanganan serta pengendalian karhutla dapat bergerak cepat sehingga target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan bisa terwujud.