JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) bertempat di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada hari Selasa (25/8/2026).
Inisiatif strategis ini dipatok selesai pada tahun 2029 mendatang serta diperhitungkan mampu memangkas anggaran listrik sampai Rp73,9 triliun tiap tahunnya berkat penurunan biaya pokok produksi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan pilar dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Negara memfokuskan pembangunan PLTS berkapasitas masif ini untuk menekan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkokoh ketahanan serta kemandirian sektor energi domestik.
“Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (25/8/2026).
Merujuk pada briefing sheet Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), potensi energi surya di Indonesia menyentuh angka 3.294 GWp.
Meskipun demikian, total kapasitas PLTS yang tersambung sampai April 2026 baru berada di kisaran 1,494 GWp atau setara 1,5 GWp. Fakta ini memperlihatkan bahwa ruang ekspansi energi surya masih sangat terbuka lebar.
Pemerintah lantas membagi realisasi proyek PLTS 100 GWp ke dalam beberapa fase pengerjaan.
Berdasarkan dokumen resmi, Tahap I sepanjang tahun 2025–2026 dipatok mencapai 17 GWp, Tahap II pada rentang 2026–2027 sebesar 18 GWp, serta Tahap III kurun waktu 2027–2028 sebesar 35 GWp. Sisa kapasitas sejumlah 30 GWp bakal ditentukan kemudian.
Untuk tahun berjalan, pemerintah membidik pembangunan PLTS sebesar 30 GWp di samping menyudahi operasional 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sasaran ini menjadi bagian dari akselerasi migrasi dari sumber daya berbahan bakar fosil menuju pemanfaatan energi terbarukan.
Prasetyo mengemukakan bahwa Kepala Negara telah memberikan mandat supaya proyek pengerjaan 100 GWp PLTS ini dipercepat agar bisa tuntas pada 2029.
"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun," katanya.
Di samping penghematan biaya kelistrikan, program tersebut diestimasikan berdampak langsung terhadap konsumsi bahan bakar minyak. Kemensetneg mencatat potensi pemangkasan impor BBM berkisar 7,6 miliar liter tiap tahun beserta penghematan devisa menembus US$4,5 miliar per tahun.
Dari aspek lingkungan hidup, proyek PLTS 100 GWp diprediksi sanggup mereduksi emisi karbon dioksida secara kumulatif hingga tahun 2030 melampaui 97 juta ton CO2. Pemerintah pun memproyeksikan program ini sanggup membuka lapangan kerja hijau sejumlah 200.000 sampai 300.000 posisi pekerjaan.
Data dari briefing sheet memaparkan total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional pada 2025 menyentuh angka 107,51 GW. Dari total tersebut, porsi kapasitas energi terbarukan mencapai 15,63 GW, sementara kapasitas PLTS baru menyumbang 1,494 GW. Porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat di angka 15,75%.
Pembangunan infrastruktur EBT juga terus berjalan di luar sekadar proyek PLTS skala besar.
Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 15 pembangkit EBT yang didirikan, mencakup 12 unit PLTS berkapasitas total 360,26 kilowatt peak (kWp) serta 3 unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 392 kW dengan total nilai investasi menembus Rp103,3 miliar.
Pembangunan PLTS 100 GWp turut dirancang tidak sekadar menambah kapasitas suplai listrik semata. Pemerintah menjadikan proyek ini sebagai instrumen pendorong investasi serta hilirisasi industri energi bersih di dalam negeri, mulai dari sektor manufaktur panel surya, inverter, hingga baterai.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan ini demi mewujudkan kemandirian energi nasional.