JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Inisiatif tersebut diarahkan guna memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, telah memberikan instruksi agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2029.
“Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujar Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, pengembangan PLTS tersebut juga berpotensi memberikan efisiensi biaya listrik hingga Rp 73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp. Bersamaan dengan itu, pemerintah turut menargetkan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas total 13 GW.
Potensi pengembangan energi surya di Indonesia masih tercatat sangat besar. Pemerintah mendata potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp.
Kendati demikian, hingga April 2026, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru mencakup sekitar 1,5 GWp. Pembangunan PLTS 100 GWp tersebut bakal dieksekusi secara bertahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 17 GWp, tahap kedua sebesar 18 GWp, serta tahap ketiga mencapai 30 GWp.
Mendorong Investasi dan Green Jobs Prasetyo menuturkan bahwa program PLTS 100 GWp tidak sekadar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pengembangan energi surya itu pun diharapkan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru.
Investasi bakal didorong pada pembangunan pembangkit, baterai, hingga jaringan listrik. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat industri solar photovoltaic (PV) domestik serta membuka lebar peluang penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs.
Pengembangan sektor ketenagalistrikan diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sektor tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.
Dari jumlah itu, lebih dari 760.000 pekerjaan berpotensi masuk dalam kategori green jobs.
Selain pembangunan PLTS skala besar, pemerintah terus memperluas akses listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah sudah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan nilai investasi mencapai Rp103,3 miliar.
Pembangunan tersebut telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum. Sementara itu, pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai Rp450,2 miliar.
Pemerintah pun membangun tiga lokasi PLTMH guna melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar. Program Listrik Desa bahkan telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga prasejahtera telah menerima manfaat lewat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Prasetyo menegaskan, pemerintah bakal mengawal pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem energi nasional yang jauh lebih mandiri, tangguh, serta kompetitif.