DKI Libatkan Akademisi Serta BPS Untuk Susun Indeks Demokrasi Th. 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 | 18:05:01 WIB
Pemprov DKI Gandeng Berbagai Lembaga Susun Indeks Demokrasi Tahun 2026. (Foto: NET)

JAKARTA - Pemerintah daerah ibu kota menggandeng badan yang mengurus statistik, kelompok pendidik tinggi, institusi riset, serta perkumpulan warga sipil saat merancang parameter demokrasi tahun 2026 agar menciptakan evaluasi yang terbuka.

"IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan," ucap pimpinan divisi politik internal dan perkumpulan warga pada instansi terkait di hari Rabu (5/8/2026).

Pihaknya menyebutkan bahwa wilayah ini sempat menorehkan angka indeks paling atas secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun beruntun sejak 2017 sampai 2021 dengan capaian angka antara 82,08 sampai 84,73.

Akan tetapi, urutan daerah ini di level negara mengalami penurunan dari posisi dua di tahun 2023 lalu bergeser ke posisi lima di 2024, serta anjlok ke urutan delapan pada tahun 2025.

Walaupun begitu, pencapaian indeks daerah tersebut tetap masuk dalam golongan unggul serta melampaui nilai tengah senegara.

Pada diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan pada hari Selasa (4/8), instansi terkait memanggil semua pihak dari berbagai bidang agar menyumbangkan saran dalam wujud keterangan maupun angka demi mengkaji pencapaian tahun 2025 serta melengkapi rancangan indeks 2026 yang diharapkan bisa menyentuh target 85,78.

Di sisi lain, pimpinan badan statistik wilayah setempat memaparkan bahwa perbaikan mutu berpolitik di kota tersebut harus disokong lewat dorongan transparansi data bagi publik, peninjauan aturan mengenai kebebasan beropini di ruang terbuka, dan juga penambahan edukasi politik bagi bermacam elemen komunitas.

Menurut pandangannya, pembelajaran politik harus menyentuh anak sekolah, paguyuban sekitar, individu yang baru pertama memilih, perkumpulan sosial, maupun golongan penduduk lain supaya mereka bisa mengerti kewajiban, hak, serta kontribusi dalam ekosistem yang bebas.

"Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat," terangnya.

Terkini