JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf memberikan peringatan keras kepada 261 aparatur sipil negara pindahan yang dipersiapkan untuk menopang akselerasi persiapan pengelolaan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Gus Irfan, panggilan akrab sang menteri, menekankan bahwa institusinya menutup rapat-rapat celah bagi praktik rasuah, pelanggaran hukum, maupun segala bentuk perbuatan yang berpotensi merusak kepercayaan publik di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI.
"Kami tidak main-main dengan haji. Kami mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah," tegas Gus Irfan, dalam kegiatan Entry Program di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan pers, Selasa (21/7/2026).
Gus Irfan berpesan bahwa penjenjangan karier bagi pegawai di lingkup Kemenhaj bakal ditentukan berdasarkan tingkat kompetensi serta produktivitas kerja masing-masing individu.
"Jenjang karier di sini disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja. Karena kementerian ini terus berkembang, peluang karier semakin terbuka. Kesempatan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji juga cukup luas," ujar dia.
Ia memastikan bahwa ratusan pegawai anyar yang masuk ke instansinya telah melewati serangkaian peninjauan dan seleksi berlapis guna memastikan rekam jejak serta tingkat integritas mereka benar-benar bersih.
“Sebagian besar teman-teman di pusat berasal dari Kementerian Agama. Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima," imbuh dia.
Gus Irfan turut menekankan bahwa mutu pelayanan terhadap jemaah merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal mula pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebelum resmi bertransformasi menjadi Kemenhaj.
Dirinya juga menggarisbawahi instruksi Kepala Negara agar Kemenhaj senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik bagi para jemaah asal Indonesia.
"Pesan itu harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan kami," kata politikus Partai Gerindra itu.
Gus Irfan menambahkan, Kemenhaj pun memperoleh sorotan khusus dari pimpinan tertinggi negara untuk senantiasa merawat tata kelola pemerintahan yang bersih, menghindari praktik korupsi, serta menjauhi segala macam pelanggaran.
"Kementerian kami termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kami sudah diseleksi berlapis. Fondasi integritas ini harus terus dijaga karena kalau sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit memperbaikinya," kata dia.