JAKARTA - Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar, menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat dalam praktik ilegal terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar. Pernyataan tegas ini disampaikan setelah adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam distribusi BBM subsidi secara tidak sah di beberapa SPBU wilayah Kabupaten Poso.
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat
Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik distribusi BBM subsidi secara ilegal di wilayah Kabupaten Poso telah menjadi perhatian serius. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau.
Tindakan Tegas dari Kapolres Poso
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik ilegal yang melibatkan anggotanya. "Saya akan cari tahu, kalau memang benar ada anggota kami yang melakukan hal tersebut, saya tidak segan-segan memberikan sanksi. Pokoknya tidak ada toleransi kalau masalah itu," tegasnya.
Kapolres Londar menambahkan bahwa Polri memiliki banyak program yang harus dikerjakan, sehingga tidak perlu melakukan praktik-praktik semacam itu. "Oleh karena itu, saya meminta anggotanya agar tetap bekerja dengan tugas pokok kepolisian, jangan sampai mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujarnya.
Polri sebagai Pelindung Masyarakat
Kapolres Londar juga menekankan bahwa polisi harus menjadi contoh dan pelindung masyarakat, bukan justru mengambil keuntungan dari situasi yang menyengsarakan masyarakat. "Saya tekankan kembali jika ada anggota yang coba-coba, saya tidak segan melakukan tindakan tegas," tandasnya.
Upaya Polres Poso dalam Menanggulangi Praktik Ilegal
Sebagai langkah konkret, Polres Poso telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi. Salah satunya adalah dengan melakukan patroli rutin di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, Polres Poso juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal tersebut.
Harapan untuk Masyarakat
Kapolres Londar berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi. "Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau dan tepat sasaran.
Penegakan Hukum yang Tegas
Kapolres Londar menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Tidak ada tempat bagi anggota Polri yang terlibat dalam praktik ilegal. Kami akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Pernyataan tegas ini menunjukkan komitmen Polres Poso dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi dapat diberantas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program subsidi pemerintah secara maksimal.