JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, deflasi pada komoditas beras menunjukkan efektivitas intervensi pangan yang dilakukan pemerintah.

 Langkah ini dinilai berhasil menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga di seluruh Indonesia. 

“Intervensi stabilisasi perberasan yang dilakukan Perum Bulog berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional, memberi andil terhadap situasi perberasan tersebut,” kata Arief.

Beras merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi September 2025 sebesar 2,65 persen secara tahunan, naik dari 2,31 persen pada Agustus. 

Meski inflasi umum meningkat, harga beras justru mengalami penurunan. Deflasi bulanan tercatat sebesar 0,13 persen, memberikan kontribusi signifikan dalam meredam laju inflasi nasional.

Faktor Penyebab Penurunan Harga Beras

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menjelaskan penurunan harga beras dipengaruhi oleh masa panen gadu di beberapa wilayah, sehingga pasokan gabah meningkat. 

Di sisi lain, penggilingan memanfaatkan stok gabah yang ada, sehingga terjadi penyesuaian harga di tingkat penggilingan dan grosir. 

“Terjadi penyesuaian harga beras sebagai imbas penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Tiga faktor itu diperkirakan menjadi penyebab penurunan harga beras di penggilingan, grosir, maupun eceran,” ungkap Habibullah.

Secara historis, dalam empat tahun terakhir (2021–2024), harga beras di bulan September cenderung mengalami inflasi. Namun, pada September 2025, beras justru mengalami deflasi dan memberi andil sebesar 0,01 persen. 

Hal ini menunjukkan peran pemerintah yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang mendorong inflasi.

Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan

Arief menekankan penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional, ritel modern, dan saluran distribusi lainnya, berdampak positif pada stabilitas harga. Pasokan tetap terjaga, stok beras ke pasaran distabilkan, dan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. 

“Ditambah dengan gelontoran bantuan pangan beras selama dua bulan yang menyasar langsung ke 18,2 juta masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Arief.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas per 1 Oktober 2025, rata-rata harga beras premium secara nasional turun 0,08 persen, dari Rp16.011 per kilogram menjadi Rp15.982 per kilogram. Sedangkan harga beras medium turun 0,15 persen, dari Rp13.887 per kilogram menjadi Rp13.856 per kilogram.

Realisasi Penyaluran Beras SPHP

Realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 424.520 ton, atau sekitar 28,17 persen dari total target 1,5 juta ton tahun 2025. Sementara realisasi penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli 2025 mencapai 363.959 ton, atau 99,57 persen dari target 365.541 ton. 

Data ini menunjukkan bahwa program stabilisasi pasokan dan harga beras berjalan sesuai rencana, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima.

Perpanjangan Bantuan Pangan untuk Stimulus Ekonomi

Untuk semakin memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan memperpanjang penyaluran bantuan pangan selama dua bulan, yaitu Oktober dan November 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan akan diberikan berupa beras 10 kilogram per bulan selama dua bulan, ditambah 2 liter minyak goreng merek ‘Minyakita’ per bulan. Program ini menyasar 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. 

Perpanjangan bantuan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan pangan dan memberi kepastian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dampak Stabilitas Beras bagi Konsumen dan Petani

Menurut Arief, intervensi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan konsumen melalui harga yang stabil, tetapi juga memberi kepastian bagi petani. 

Dengan adanya mekanisme penyaluran SPHP dan bantuan pangan, petani tetap mendapatkan harga wajar untuk gabah mereka, sehingga kesejahteraan petani terjaga.

“Pemerintah hadir sebagai pengatur pasar untuk memastikan beras tetap tersedia, harga terkendali, dan petani memperoleh hasil yang adil,” tegas Arief. Hal ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, Bapanas, dan Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Strategi Ke Depan untuk Stabilitas Pangan

Ke depan, Bapanas akan terus memantau harga beras di pasaran dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan. Langkah-langkah seperti penyaluran SPHP, bantuan pangan, serta pengendalian distribusi akan terus dijalankan untuk memastikan ketersediaan beras dan harga tetap stabil.

Arief menambahkan, strategi pemerintah ini penting untuk menghadapi fluktuasi harga yang mungkin muncul akibat faktor produksi, cuaca, atau permintaan musiman.

Ketersediaan stok, penyaluran bantuan pangan, dan pengawasan harga merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus menstabilkan ekonomi.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa intervensi pangan bukan sekadar program sementara, tetapi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk menjamin keamanan pangan, menjaga inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.