JAKARTA - Distribusi pupuk bersubsidi kerap menimbulkan polemik di kalangan petani karena masalah kelangkaan yang terus berulang.
Di balik dinamika ini, terdapat satu lembaga yang sebenarnya memiliki mandat penting untuk memastikan pupuk benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Lembaga tersebut adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang selama ini sering dipersepsikan lemah bahkan disebut “mati suri”.
Padahal, bila dilihat dari tugas dan kewenangannya, KP3 memiliki peran vital dalam ekosistem pertanian Indonesia. Fungsi utamanya adalah mengawasi jalannya pengadaan, distribusi, penyimpanan, hingga pemanfaatan pupuk serta pestisida.
Dengan kerja yang konsisten, KP3 dapat menjadi penentu keberhasilan kebijakan pupuk subsidi yang selama ini kerap menghadapi hambatan.
Sebagai wadah koordinasi antarinstansi, KP3 dibentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan dukungan anggaran dari APBD. Keberadaannya bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen yang dirancang untuk melindungi petani dari praktik penyimpangan distribusi pupuk.
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mandat KP3 digariskan secara jelas.
Tugasnya mencakup pemantauan langsung maupun tidak langsung, pembinaan petugas pengawas, hingga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran distribusi pupuk. Semua ini memberi KP3 legitimasi kuat sebagai pengawas di lapangan.
Tidak hanya itu, KP3 juga memiliki wewenang untuk memanggil pelaku usaha, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan saran strategis demi perbaikan sistem distribusi pupuk.
Jika peran ini dioptimalkan, KP3 dapat mencegah terjadinya kelangkaan yang selama ini kerap dikeluhkan petani, terutama saat musim tanam.
Fungsi pengawasan yang berjalan baik akan melahirkan perencanaan distribusi yang lebih akurat. Dampaknya, pupuk bersubsidi bisa sampai tepat sasaran tanpa hambatan berarti. Pada akhirnya, petani dapat merasakan kepastian ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi KP3 karena pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi hingga 9,55 juta ton. Jumlah ini melonjak hampir dua kali lipat dari sebelumnya, dengan anggaran yang juga meningkat signifikan menjadi Rp49,9 triliun. Angka tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini tentu memberi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, target peningkatan produksi beras menuju swasembada semakin realistis. Namun di sisi lain, pengawasan ekstra ketat sangat diperlukan agar alokasi besar tersebut tidak sia-sia akibat salah distribusi.
Momentum inilah yang seharusnya menjadi titik balik bagi KP3. Dengan kapasitas organisasi di tingkat daerah, dukungan regulasi, dan mandat yang jelas, KP3 punya landasan kuat untuk membuktikan diri. Tentu syaratnya adalah adanya penguatan anggaran pengawasan yang selama ini masih terbatas di banyak daerah.
Logikanya sederhana, jika anggaran pupuk subsidi bisa ditingkatkan hingga puluhan triliun, maka anggaran untuk memastikan distribusinya tepat sasaran juga harus ikut diperbesar. Tanpa pengawasan yang seimbang, potensi penyimpangan tetap terbuka lebar. Di sinilah KP3 dituntut tampil sebagai pengawas yang kredibel.
Selain dukungan dana, kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci. KP3 bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Mekanisme pengawasan partisipatif ini akan menumbuhkan transparansi serta meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan pupuk subsidi.
Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan. Aplikasi daring, dashboard distribusi, hingga pelaporan cepat dari petani dapat mempermudah deteksi dini penyimpangan. Dengan sistem yang lebih modern, KP3 bisa bekerja lebih efisien, cepat, dan tepat waktu.
Tidak kalah penting adalah peran kepala daerah. Sebagai pihak yang membentuk KP3 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki andil besar menentukan keberhasilan pengawasan. Komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah akan memberikan ruang gerak luas bagi KP3.
Jika kepala daerah memposisikan KP3 hanya sebagai pelengkap birokrasi, potensi besar lembaga ini akan terabaikan. Sebaliknya, dengan dukungan penuh, KP3 dapat menjadi garda depan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hasilnya, petani akan merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah.
Dampak positif kehadiran KP3 yang berdaya tidak hanya dirasakan petani. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan, sementara negara akan diuntungkan dengan efisiensi anggaran karena subsidi tepat sasaran. Semua pihak merasakan manfaat secara kolektif.
Lebih jauh, keberhasilan distribusi pupuk akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini berhubungan langsung dengan pencapaian swasembada beras dan ketahanan pangan nasional. Pada gilirannya, kesejahteraan petani pun akan terdorong naik, sehingga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, menyebut KP3 sebagai lembaga “mati suri” sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat. Justru dengan meningkatnya alokasi pupuk bersubsidi, kesempatan untuk menghidupkan kembali perannya semakin besar. Momentum ini harus dijawab dengan keseriusan dan profesionalisme di lapangan.
Petani Indonesia membutuhkan KP3 yang aktif dan responsif. Bukan hanya lembaga di atas kertas, melainkan hadir nyata untuk memastikan pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah akan menjadi kunci keberhasilan.
Dengan komitmen bersama, KP3 bisa tampil sebagai pengawas yang tangguh. Ia dapat menjadi pengawal distribusi pupuk yang adil dan transparan, sekaligus bagian penting dari perjuangan bangsa mewujudkan kedaulatan pangan.
