LITERASIKEUANGAN.COM — Kepastian itu disampaikan Purbaya di tengah kekhawatiran publik terhadap risiko pembiayaan program Kopdes yang dananya bersumber dari pinjaman bank pelat merah. Menurut mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, pemerintah sudah menghitung kemampuan fiskal sebelum memutuskan skema pinjaman tersebut.
"Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," ujarnya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Rp 510 Triliun Dana Tunai Jadi Bantalan Fiskal
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan utang program Kopdes berujung pada kredit macet di bank BUMN. Salah satu modal utamanya adalah posisi kas negara yang saat ini cukup tebal.
"Pokoknya ada Rp 510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp 8,1 triliun, ya nggak. Sudah disiapkan kok Rp 40 triliun," jelas Purbaya.
Dana tunai sebesar itu memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program prioritas, termasuk pembiayaan Kopdes, tanpa harus mengganggu anggaran belanja lainnya.
Cara Khusus Dirahasiakan, LPS Diminta Awasi
Meski menjamin kelancaran pembayaran, Purbaya belum bersedia membeberkan mekanisme teknis yang bakal dipakai untuk memastikan kewajiban pemerintah terbayar tepat waktu. Ia hanya mengatakan tengah menyiapkan skema khusus bersama instansi terkait.
"Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan," terang Purbaya.
Yang jelas, lanjut dia, pemerintah berkomitmen menjaga kesehatan industri perbankan nasional. Sebab, kredit macet yang membengkak di bank BUMN bakal berdampak sistemik pada stabilitas keuangan negara.
Program Kopdes, Amanat Baru Pemerintah
Kopdes Merah Putih merupakan program pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui koperasi sebagai penggerak usaha masyarakat. Skema pembiayaannya melibatkan perbankan BUMN sebagai pemberi pinjaman awal.
Dengan adanya jaminan pembayaran dari pemerintah, bank-bank pelat merah diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit tanpa terbebani risiko gagal bayar. Bagi masyarakat desa, program ini menjadi harapan baru untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dan murah.
Kepastian pemerintah untuk membayar cicilan tepat waktu juga menjadi sinyal positif bagi perbankan dan investor bahwa program ini berjalan dengan perhitungan matang. Pengalaman Purbaya saat memimpin LPS menjadi modal untuk membaca risiko pembiayaan berskala besar seperti ini.
