JAKARTA - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan penyelenggaraan ibadah Haji 1447 Hijriah berjalan lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu.
Pernyataan tersebut dipaparkan Cucun saat menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
“Secara umum, pelaksanaan ibadah Haji 2026 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Timwas Haji DPR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan atas segala capaian positif pada musim haji tahun ini,” kata dia.
Ia memaparkan bahwasanya pengurusan visa jamaah pada musim haji kali ini sanggup dirampungkan jauh sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, serta penyaluran kartu nusuk sukses tuntas 100 persen di embarkasi keberangkatan. Di samping itu, penerapan layanan fast track keimigrasian di tiap-tiap embarkasi dinilai terbukti menyajikan kemudahan dan kenyamanan bagi para jamaah haji.
Timwas Haji DPR turut memberikan sanjungan atas dedikasi serta pelayanan para petugas Haji 2026. Menurut penilaian timwas, skema perekrutan hingga pelatihan yang diterapkan pemerintah terbukti berhasil membentuk kedisiplinan, kekompakan tim, serta kesigapan dalam mendampingi jamaah.
Meski demikian, ia turut melontarkan beberapa catatan evaluasi, yakni penerbitan surat keterangan kesanggupan kesehatan atau istita'ah diimbau agar makin diperketat, serta penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) wajib dilaksanakan secara cermat dan penuh kehati-hatian.
Pada bagian lain, Timwas Haji DPR menyodorkan enam rekomendasi kepada pihak pemerintah berpatokan pada hasil pengawalan dan temuan di lapangan sepanjang pelaksanaan ibadah haji.
Usulan tersebut mencakup dorongan agar pemerintah mempertahankan batas maksimal empat orang jamaah dalam penempatan tiap kamar guna menjamin kesetaraan, kenyamanan, serta kemudahan akses sarana jamaah.
Selanjutnya, menyarankan pemerintah membenahi ketepatan waktu penyaluran pasokan makanan siap saji dengan menjalankan mitigasi ketat atas potensi rintangan distribusi di lapangan, serta memprioritaskan penyediaan armada transportasi yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Timwas pun merekomendasikan agar pemenuhan sarana medis, kesiapan armada ambulans, kursi roda, hingga ketersediaan obat-obatan disiapkan secara terukur serta proporsional.
Selain itu, pemerintah diminta membenahi mutu fasilitas dan pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) agar paling tidak setara dengan paket kelas C demi menjaga keselamatan dan kenyamanan para jamaah.
Lebih jauh, timwas mendorong pemerintah agar menjaring petugas kloter dan petugas haji daerah memakai metode perekrutan serta pelatihan yang serupa dengan standar yang diterapkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).
