JAKARTA — Pemerintah sedang merumuskan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Tipe kendaraan rencananya dijadikan standar acuan untuk pembatasan Pertalite yang disokong oleh dana APBN.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berniat membatasi akses pembelian Pertalite. Golongan masyarakat pada tingkat kesejahteraan ekonomi terbawah atau desil 10 dijadikan target utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pelaksanaan pembatasan tersebut di lapangan bakal berpatokan pada armada yang membeli BBM subsidi. Menurut pemaparannya, kepemilikan tipe kendaraan tertentu secara tak langsung mencerminkan kategori desil pemiliknya.
"Kami [mengacu] berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Airlangga menerangkan, formulasi regulasi ini masih dimatangkan secara mendalam. Harapannya, alokasi BBM subsidi ke depan lebih terfokus bagi jenis mobil tertentu saja.
Di sisi lain, belakangan ini merebak riak keluhan warga yang memeriksa status desil secara mandiri lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Beberapa warga menjumpai bahwa penetapan desil mereka kurang sesuai dengan kondisi ekonomi faktual.
Kondisi tersebut memicu keraguan bahwa skema pembatasan BBM bersubsidi yang dirancang pemerintah berisiko salah sasaran. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Airlangga menguraikan bahwa pemerintah tengah menantikan laporan Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) demi memastikan akurasi dan pemutakhiran data kesejahteraan warga.
"BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu aja [hasil] sensus ekonomi," terang Menko Perekonomian sejak 2019 ini.
Meskipun demikian, lanjut Airlangga, pemerintah secara umum konsisten menjaga stabilitas harga BBM subsidi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
"Subsidi energi kan sudah diberikan dan terhadap Pertalite dan Biodiesel kan tidak naik. Jadi itu merupakan akses bagi masyarakat," terangnya.
Sasar Desil 10 Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, skenario pembatasan BBM subsidi bakal diuji coba terlebih dahulu untuk durasi kurun beberapa bulan mendatang. Sasaran utamanya ditujukan pada masyarakat kategori desil 10.
Sebagai informasi, desil 10 mengacu pada kelompok warga dengan derajat kesejahteraan ekonomi paling tinggi alias golongan kaya. Terdapat tingkatan pemetaan kesejahteraan keluarga dari 1 sampai 10 di dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu, gitu," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya juga menyebut adanya potensi efisiensi alokasi anggaran subsidi melalui pembatasan konsumsi tersebut. Walau begitu, besaran potensi efisiensinya masih dihitung lebih mendalam.
"Kira-kira ya sepersepuluhnya, kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Purbaya pada pekan sebelumnya, Selasa (11/8/2026), turut menggelar pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menggarisbawahi urgensi pembatasan ini guna memastikannya betul-betul tepat sasaran. Menurut pandangannya, penyaluran subsidi energi yang menembus angka ratusan triliun rupiah saban tahun dalam APBN sejauh ini masih terdistribusi kepada pihak yang kurang berhak.
Bahlil menyoroti masih tebalnya porsi masyarakat papan atas yang, semestinya tergolong desil 9 hingga 10, menikmati BBM subsidi layaknya Pertalite.
Bahlil turut menyampaikan, mekanisme pembatasan berpatokan pada spesifikasi atau tipe kendaraan yang dipakai konsumen. Sosok yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini memberikan gambaran tegas bahwa pemilik mobil mewah kurang bijak bila turut menikmati BBM bersubsidi.
"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi," tambahnya.
Adapun, pemerintah mengetok anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210 triliun. Secara rincian, angka tersebut mencakup subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) Rp25,1 triliun, subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp80,2 triliun, serta listrik senilai Rp104,6 triliun.
Hingga penutupan semester I/2026, akumulasi realisasi subsidi menembus Rp116 triliun atau terkerek 25% (yoy) dari capaian semester I/2025 yang senilai Rp92,8 triliun. Khusus komoditas BBM, porsi penyalurannya menginjak 7,98 juta kiloliter hingga semester I/2026, meningkat 7,8% dari periode serupa tahun sebelumnya sebesar 7,41 juta kiloliter.
Untuk distribusi LPG 3 kg menyentuh angka 3,56 juta kg atau naik 2% dari 3,49 juta kg.
Sementara itu, pemerintah mengusulkan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp272 triliun dalam RAPBN 2027. Walaupun pagunya naik, pemerintah tetap merumuskan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi, termasuk Pertalite.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah mematok alokasi belanja subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun atau menanjak 20% (yoy) dari outlook 2026 sebesar Rp227,3 triliun.
Rinciannya, porsi subsidi energi ini melingkupi BBM jenis tertentu sebesar Rp28,7 triliun, naik dari outlook 2026 yang di angka Rp26,4 triliun. Kuota penyaluran subsidi BBM jenis tertentu untuk tahun depan dipetakan sebesar 20 juta kiloliter.
Selanjutnya, subsidi LPG 3 kg diproyeksikan menanjak pada 2027 menuju Rp114,1 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp90,4 triliun. Adapun subsidi listrik merangkak ke posisi Rp130,1 triliun dari outlook tahun ini yang di kisaran Rp110,4 triliun.
