JAKARTA - Komitmen memperkuat sinergi antarlembaga terus diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY). Kali ini, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, melakukan audiensi dengan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta International Airport (YIA) untuk memperkuat koordinasi dan memperlancar tugas pemerintahan, khususnya terkait dengan fasilitas layanan penerbangan bagi pimpinan pusat.
Audiensi strategis tersebut menjadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kemitraan antara institusi negara dan pengelola infrastruktur transportasi vital di wilayah DIY. Dalam pertemuan tersebut, Agung Rektono Seto menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Angkasa Pura I, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan transportasi pimpinan pusat Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan fleksibilitas yang diberikan oleh Angkasa Pura I selama ini. Kerjasama ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi, terutama dalam memfasilitasi kehadiran pimpinan pusat di Yogyakarta,” ujar Agung Rektono Seto.
Fasilitas Bandara Jadi Penunjang Kinerja Pemerintahan
Yogyakarta International Airport sebagai bandara internasional utama di wilayah DIY, memegang peran penting dalam mobilitas pejabat negara dan pelayanan keimigrasian. Fasilitas yang disediakan oleh Angkasa Pura I, seperti jalur khusus dan ruang tunggu VIP, dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas dinas pejabat pusat, terutama saat kunjungan ke wilayah Yogyakarta.
Agung menyebut bahwa fleksibilitas penggunaan fasilitas bandara tersebut merupakan bentuk nyata dari sinergi antarinstansi, yang tidak hanya mendukung operasional teknis namun juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini sangat penting dalam mempercepat realisasi berbagai agenda nasional di daerah.
“Sinergi yang terjalin ini merupakan pilar penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pusat di daerah. Kami berharap koordinasi yang baik ini dapat terus ditingkatkan ke depannya,” tegasnya.
Komitmen Terhadap Pelayanan Prima dan Modernisasi Layanan
Pertemuan tersebut juga menandai komitmen Kanwil Kemenkumham DIY dalam terus mendorong pelayanan publik yang prima dan terintegrasi, termasuk dalam layanan keimigrasian yang kerap bersinggungan langsung dengan operasional bandara. Dalam konteks ini, kehadiran Kanwil Kemenkumham di Bandara YIA memiliki peran strategis dalam menjamin pelayanan keimigrasian berjalan dengan standar yang optimal.
Turut hadir dalam audiensi itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Eem Nurmanah, dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Retno Dewi Banowati. Keduanya memberikan masukan dan perspektif teknis dalam meningkatkan kolaborasi pelayanan hukum dan administrasi publik antara kedua lembaga.
Kehadiran dua pejabat struktural tersebut memperkaya diskusi dengan penajaman pada aspek legalitas, prosedural, serta dukungan sistem hukum untuk memperkuat pelayanan di kawasan bandara.
Peran Strategis Angkasa Pura I sebagai Mitra Pemerintah
Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I YIA menyambut baik kunjungan dan audiensi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk menjalin kerjasama lintas sektor guna menciptakan sinergi yang produktif dalam rangka mendukung pelayanan publik.
“Sebagai pengelola bandara yang juga menjadi pintu gerbang utama wilayah Yogyakarta, kami memegang tanggung jawab besar untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan, termasuk dari sektor hukum dan HAM. Dukungan kami akan terus kami optimalkan demi pelayanan publik yang terbaik,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
PT Angkasa Pura I juga terus berbenah untuk memastikan bahwa fasilitas dan layanan di Bandara YIA selaras dengan kebutuhan pengguna jasa, termasuk bagi keperluan protokoler dan instansi pemerintah. Peningkatan fasilitas serta pelatihan bagi SDM terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap standar pelayanan berbasis internasional.
Penguatan Kerjasama Multisektor untuk Efisiensi Pelayanan
Audiensi ini menjadi bagian dari agenda Kanwil Kemenkumham DIY dalam memperkuat jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan lokal. Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa sinergitas antarsektor merupakan keharusan dalam menjawab tantangan pelayanan publik di era digital dan mobilitas tinggi saat ini.
Kerjasama seperti ini, lanjutnya, akan memberikan efisiensi bagi banyak sektor, terutama dalam hal distribusi informasi, pelaksanaan tugas kedinasan, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi keimigrasian bagi pelintas batas negara.
“Kami percaya bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi akan mempercepat reformasi birokrasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan,” ungkap Agung.
Evaluasi Layanan Imigrasi di Bandara YIA
Sebagai bagian dari peningkatan layanan publik, sebelumnya Kanwil Kemenkumham DIY juga telah melakukan inspeksi dan evaluasi langsung terhadap kinerja petugas imigrasi di Bandara YIA. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur berjalan sesuai regulasi, dan pelayanan terhadap pengguna jasa, khususnya warga negara asing maupun WNI pelintas batas, berjalan optimal.
“Komitmen kita adalah menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya keimigrasian, di Bandara YIA. Ini bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat dan negara,” tegas Agung dalam pernyataan terpisah.
Mendorong Kinerja Pemerintah yang Terintegrasi
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Kanwil Kemenkumham DIY tidak hanya fokus pada penyelenggaraan fungsi hukum dan HAM, tetapi juga aktif menjalin kemitraan strategis untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan. Sinergi dengan Angkasa Pura I adalah bentuk nyata kolaborasi antarsektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Melalui kemitraan ini, kedua pihak berharap dapat terus menyempurnakan koordinasi dalam bidang pelayanan transportasi pejabat, pelayanan imigrasi, hingga pemanfaatan fasilitas publik dalam mendukung agenda pemerintahan pusat dan daerah.
