JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai pemutihan data pinjaman online (pinjol) mulai Mei 2025 adalah hoaks. Melalui unggahan resmi di akun Instagram @ojkindonesia, OJK menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait pemutihan data pinjol. Informasi tersebut dipastikan palsu dan merupakan bagian dari modus penipuan yang mencatut nama OJK untuk menipu masyarakat.
Modus Penipuan Berkedok Pemutihan Utang Pinjol
Informasi palsu yang beredar mengklaim bahwa OJK akan melakukan pemutihan utang pinjol mulai 1 Mei 2025. Dalam unggahan tersebut, terdapat tangkapan layar situs yang menyebutkan "Resmi OJK pemutihan pinjol mulai 1 Mei 2025." Namun, OJK dengan tegas membantah klaim tersebut dan memberikan cap "HOAX" berwarna merah sebagai bentuk klarifikasi dan penolakan atas klaim yang beredar.
OJK Imbau Masyarakat Waspada terhadap Informasi Tidak Jelas
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang berkaitan dengan urusan keuangan pribadi. Melalui unggahan di Instagram, OJK menegaskan, "OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online." Selain itu, OJK juga menambahkan, "Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK."
Upaya OJK dalam Memberantas Pinjol Ilegal
Sebagai langkah proaktif, OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Pada periode 1 Januari hingga 28 Februari 2025, OJK telah menghentikan 4.036 entitas keuangan ilegal, dengan mayoritasnya merupakan pinjol ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga telah memblokir 587 pinjol ilegal dan 209 investasi ilegal pada awal tahun 2025. OJK juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjol ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.330 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Integrasi Data Pinjol ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, OJK telah mengintegrasikan data pinjaman nasabah pada pinjol ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebelumnya, SLIK hanya mencatat riwayat keuangan di perbankan. Dengan integrasi ini, data pinjaman nasabah pada pinjol juga tercatat dalam SLIK, sehingga memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan penilaian kredit.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
OJK juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengajuan pinjaman pada pinjol, terutama tentang hak dan kewajiban, risiko, dan mekanisme pengaduan. Legislator Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menekankan bahwa banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana aplikasi yang resmi dan memiliki izin dari OJK serta aplikasi pinjol mana yang ilegal. Untuk itu, kegiatan sosialisasi perlu semakin digalakkan secara masif.
Langkah Hukum terhadap Entitas Pinjol Ilegal
Sebagai upaya penegakan hukum, OJK bersama dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan pinjol ilegal. Namun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa meskipun telah menutup sekitar 2.500 pinjol ilegal pada tahun 2024, namun pinjol ilegal baru tetap bermunculan. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti server yang berada di luar negeri dan penggunaan teknologi yang memudahkan mereka untuk beroperasi secara anonim.
