Wapres

Wapres Gibran Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di SD Kaniti Kupang

Wapres Gibran Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di SD Kaniti Kupang
Wapres Gibran Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di SD Kaniti Kupang

JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan kembali ditegaskan melalui kunjungan langsung Wakil Presiden ke daerah. 

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan, terutama terkait kesejahteraan tenaga pengajar, pemerintah berupaya memastikan bahwa guru tetap mendapatkan perhatian yang layak. Salah satu fokus utama adalah nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Dalam kunjungannya ke salah satu sekolah dasar di wilayah timur Indonesia, Wakil Presiden tidak hanya meninjau fasilitas pendidikan, tetapi juga mendengar langsung aspirasi para guru. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi tenaga pendidik.

Wapres Gibran Temui Guru SD Kaniti Kupang Bahas Kesejahteraan Honorer

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) yang mengajar di SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Janji itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada guru-guru saat kunjungan ke SD Inpres Kaniti yang belum lama ini rampung direnovasi oleh pemerintah.

"(Untuk) guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer," kata Wapres Gibran kepada para guru SD Inpres Kaniti, Kupang, NTT, Senin (6/4) sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden, yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan pemerintah saat ini memastikan tak ada guru-guru yang terdampak melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah.

"Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red.). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan," sambung Gibran.

Menurut Wapres, terlepas dari status kepegawaiannya, para guru memiliki tujuan yang sama yaitu mencerdaskan anak-anak, termasuk yang bersekolah di SD Inpres Kaniti.

Aspirasi Guru Jadi Perhatian, Kekhawatiran Dirumahkan Mengemuka Di Sekolah

Dalam pertemuannya dengan Wapres Gibran, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti Yuliana Nenabu menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah yang telah memperbaiki sekolah, mengingat sebelumnya bangunan tempat belajar-mengajar itu dalam keadaan yang kurang layak.

Yuliana juga mengungkapkan harapannya agar tak ada tenaga pendidik di SD Inpres Kaniti yang dirumahkan.

"Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali," kata Kepala Sekolah kepada Wapres Gibran.

Aspirasi tersebut mencerminkan kekhawatiran nyata di lapangan, di mana keberlangsungan proses belajar mengajar sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pengajar. Dengan jumlah guru yang terbatas, setiap pengurangan tenaga pendidik akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan siswa.

Renovasi SD Inpres Kaniti Jadi Bukti Komitmen Pemerintah Bangun Pendidikan

Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti, Senin, merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025. Dalam kunjungan pertamanya itu, Gibran menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada guru dan anak-anak murid SD Inpres Kaniti.

SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi oleh pemerintah pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi sekolah berlangsung selama 90 hari kerja sejak 1 Oktober 2025 sampai dengan 29 Desember 2025.

Renovasi sekolah mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet.

Perbaikan fasilitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung proses pendidikan. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Wapres Motivasi Siswa dan Dorong Semangat Belajar Di Lingkungan Baru

Usai meninjau hasil renovasi bangunan sekolah, Gibran juga menyempatkan waktu kunjungannya itu untuk memotivasi para siswa agar lebih semangat belajar.

"Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret," kata Wapres Gibran kepada para siswa yang didampingi oleh guru-gurunya.

Motivasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran siswa untuk menjaga fasilitas yang telah diperbaiki, sekaligus meningkatkan semangat belajar mereka.

SD Inpres Kaniti saat ini memiliki total 420 siswa, yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dan didukung oleh 25 guru dan dua tenaga kependidikan.

Dengan jumlah siswa yang cukup besar, peran guru menjadi sangat penting dalam memastikan proses belajar berjalan optimal. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi kunci dalam mendukung kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Diperkuat Untuk Lindungi Guru Honorer

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK tidak dapat dilakukan secara terpisah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian terkait untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif.

Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada guru yang dirugikan dalam proses penataan tenaga pendidik.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan kepastian bagi para guru dalam jangka panjang.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, dengan memastikan kesejahteraan tenaga pengajar sebagai salah satu pilar utamanya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index