JAKARTA - Upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia kembali mendapat dorongan serius dari pemerintah. 

Melalui usulan tambahan anggaran yang signifikan, Kementerian Agama ingin memastikan bahwa lembaga pendidikan berbasis agama mendapatkan perhatian yang setara dengan sekolah umum. Langkah ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan merata di seluruh Indonesia.

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun yang akan difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta.

Fokus Anggaran untuk Program Strategis Pendidikan

Dalam rincian yang disampaikan, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas yang dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh sekolah keagamaan.

Menag merinci usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.

Kemudian, Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," kata dia.

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Jadi Prioritas

Salah satu fokus utama dalam usulan anggaran ini adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Banyak lembaga pendidikan keagamaan yang kondisinya belum memadai sehingga memerlukan pembaruan secara menyeluruh.

Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas Sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Dengan adanya alokasi anggaran ini, diharapkan fasilitas pendidikan dapat ditingkatkan sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih nyaman dan efektif.

Perluasan Program Makan Bergizi Gratis

Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada kesejahteraan peserta didik melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai sangat penting, terutama bagi siswa madrasah dan santri yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Hal lain yang menjadi sorotan Menag adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.

Ia menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” ujarnya.

Harapan Pemerataan Pendidikan Keagamaan

Melalui usulan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kesenjangan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang pendidikan, berhak mendapatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran yang sama.

Menag berharap usulan anggaran ini dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pendidikan keagamaan tidak lagi dipandang sebagai sektor yang tertinggal, melainkan sebagai pilar utama dalam pembangunan karakter dan kualitas generasi masa depan Indonesia.