JAKARTA - Di tengah pusaran revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu teknis, melainkan telah menjelma sebagai instrumen geopolitik yang menentukan posisi tawar sebuah bangsa. Menyadari urgensi tersebut, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan teknologi masa depan ini ke dalam agenda kedaulatan pangan Indonesia. Melalui sebuah diskusi mendalam di jantung inovasi pertanian nasional, IPB University, parlemen berupaya merumuskan arah kebijakan yang mampu memproteksi kepentingan nasional di kancah global.
Kunjungan kerja dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Selasa di Bogor, Jawa Barat ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) AI, Bramantyo Suwondo. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kemajuan algoritma dengan kebutuhan riil para petani dan nelayan di tanah air, guna memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan teknologi dunia.
AI Sebagai Instrumen Strategis dalam Diplomasi Parlemen
Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga menentukan posisi negara dalam percaturan global, termasuk dalam isu ketahanan pangan. Sebagai garda terdepan dalam hubungan internasional tingkat parlemen, BKSAP memikul tanggung jawab besar untuk memastikan suara Indonesia terdengar dalam perumusan norma-norma teknologi dunia.
Bramantyo menjelaskan, BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR RI yang memiliki mandat khusus menjalankan diplomasi parlemen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPR RI. “BKSAP adalah pintu diplomasi parlemen Indonesia. Kami menjembatani kepentingan nasional Indonesia dengan dinamika dan kepentingan global,” ujarnya. Hal ini mencakup pembinaan hubungan persahabatan serta penguatan kerja sama multilateral yang kini semakin dipengaruhi oleh dominasi data dan standar teknologi global.
Perlombaan Standar Global dan Posisi Tawar Indonesia
Dunia internasional saat ini sedang sibuk merumuskan etika dan regulasi penggunaan AI. Forum-forum besar seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga BRICS Parliamentary Forum telah menempatkan AI sebagai agenda prioritas. Bramantyo mengingatkan bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam forum tersebut bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menghindari dependensi kebijakan.
“AI hari ini bukan lagi wacana masa depan, tetapi realitas yang sedang menentukan arah ekonomi dan politik internasional,” tegas Bramantyo. Menurutnya, dominasi atas data dan algoritma akan memberikan kekuatan tawar yang signifikan. “Semua negara menyadari bahwa siapa yang menguasai data, algoritma, dan standar global AI, akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat di tingkat internasional,” katanya. Tanpa peran aktif, Indonesia berisiko hanya menjadi penerima kebijakan yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai lokal dan tantangan dalam negeri.
Panja AI: Langkah Konkret Menuju Tata Kelola Partisipatif
Sebagai respons nyata atas percepatan teknologi ini, BKSAP DPR RI telah membentuk Panja AI. Struktur ini dirancang untuk melahirkan kerangka kebijakan dan pengawasan yang adaptif. Bramantyo menekankan bahwa pembentukan regulasi ini tidak dilakukan di dalam ruang hampa, melainkan secara inklusif dengan menggandeng berbagai elemen strategis bangsa.
“Kami ingin memastikan tata kelola AI di Indonesia dibangun secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Panja AI melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi dari perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kedaulatan data Indonesia.
IPB University dan Relevansi AI dalam Ekosistem Agro Maritim
Pemilihan IPB University sebagai mitra diskusi didasarkan pada visi besar mengenai keamanan nasional melalui sektor pangan. Bramantyo menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis bagi negara. “Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi menyangkut keamanan nasional dan keberlangsungan hidup bangsa,” ucapnya.
Langkah ini sejalan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. IPB University dipandang sebagai pionir dalam inisiatif Agro Maritim 4.0 dan smart farming yang berbasis pada riset AI. “Kami ingin mendapatkan praktik terbaik dan pandangan akademis agar pemanfaatan AI benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,” tambah Bramantyo. Kolaborasi riset dan kebijakan diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan tahan terhadap guncangan global.
Visi Masa Depan: Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Hasil dari rangkaian FGD ini diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen administratif semata, melainkan menjadi fondasi bagi rekomendasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat bawah. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi canggih ini dapat mempermudah kerja petani dan nelayan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kedaulatan pangan secara mandiri.
“Harapan kami, kebijakan AI yang dirumuskan ke depan mampu memberdayakan sektor pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Bramantyo. Melalui diplomasi parlemen yang kuat dan penguasaan teknologi yang tepat, BKSAP DPR RI optimis Indonesia dapat berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat secara teknologi maupun pangan di era digital ini.
