JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat bergantung pada bagaimana aset dan subsidi dikelola dengan penuh tanggung jawab. Di tengah tantangan pemulihan ekonomi di tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membuktikan bahwa transparansi bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata dalam operasional harian. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, perusahaan transportasi rel milik negara ini melaporkan pertanggungjawaban penggunaan energi subsidi yang menjadi mesin penggerak mobilitas jutaan rakyat Indonesia sepanjang tahun lalu.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang bersih (good corporate governance/GCG) melalui pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang 2025. Dengan total pemanfaatan mencapai 212.553.184 kiloliter, KAI memastikan setiap liter energi bersubsidi dialokasikan secara akuntabel demi mendukung transportasi publik yang terjangkau dan distribusi logistik nasional yang efisien.
Pilar GCG dalam Manajemen Energi Subsidi
Manajemen KAI menempatkan pengawasan energi sebagai prioritas tertinggi guna menghindari inefisiensi. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan utama dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan BBM subsidi. Strategi ini dijalankan untuk menjamin bahwa hak masyarakat atas transportasi murah tetap terjaga melalui dukungan energi yang tepat guna.
Pemanfaatan BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Prinsip GCG memastikan subsidi energi dikelola secara akuntabel untuk kepentingan publik dan keberlanjutan layanan. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah subsidi yang mengalir benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengguna jasa kereta api di seluruh Indonesia.
Kolaborasi Strategis dan Pengawasan Berlapis
KAI tidak bekerja sendiri dalam memastikan integritas penggunaan BBM subsidi tersebut. Anne menambahkan, penguatan akuntabilitas pemanfaatan BBM subsidi dilaksanakan melalui pengawasan berlapis serta koordinasi berkelanjutan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sinergi lintas instansi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemantauan yang ketat dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“KAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPH Migas dan seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan BBM subsidi tetap selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. Upaya kolektif ini merupakan bagian dari komitmen korporasi dalam mendukung agenda efisiensi energi nasional yang dicanangkan pemerintah.
Distribusi BBM Subsidi Berdasarkan Sektor Layanan
Secara rinci, sepanjang 2025, pemanfaatan BBM subsidi KAI tercatat sebesar 212.553.184 kiloliter. Angka ini didistribusikan secara terukur ke berbagai lini operasional guna menyeimbangkan kebutuhan penumpang dan logistik:
Kereta Api Penumpang: 189.517.190 liter.
Angkutan Peti Kemas: 15.312.014 liter.
Angkutan Parcel: 3.775.884 liter.
Angkutan Semen: 3.275.026 liter.
Angkutan Klinker: 673.070 liter.
Komposisi tersebut mencerminkan pengelolaan energi yang terukur antara layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional, memastikan roda perekonomian tetap berputar melalui jalur rel.
Lonjakan Penumpang dan Peran Vital Layanan PSO
Selaras dengan pengelolaan energi tersebut, kinerja layanan penumpang KAI juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang 2025, KAI melayani 55.620.561 pelanggan, meningkat 7,3 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 51.839.503 pelanggan. Dari total pelanggan tersebut, sebanyak 17.644.768 pelanggan merupakan pengguna layanan kereta api Public Service Obligation (PSO).
Rinciannya terdiri atas 11.418.824 pelanggan KA Jarak Jauh PSO dan 6.225.944 pelanggan KA Lokal PSO yang dikelola KAI. Penugasan PSO dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bertujuan memastikan akses transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
Penguatan Transportasi Massal Perkotaan dan Bandara
Selain layanan yang dikelola langsung oleh KAI, penugasan PSO juga mencakup KAI Commuter serta Light Rail Transit (LRT) Jakarta–Bogor–Depok–Bekasi (Jabodebek). Sepanjang 2025, KAI Commuter melayani 400.737.915 pelanggan, sedangkan LRT Jabodebek melayani 28.816.787 pelanggan, memperkuat sistem transportasi massal perkotaan.
Di sisi lain, pada layanan bandara, PSO juga diberikan kepada KA Srilelawangsa di Medan dan sebagian KA Yogyakarta International Airport (YIA) untuk mendukung konektivitas antarmoda yang lebih efisien bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara.
Efisiensi Rantai Pasok di Sektor Logistik Nasional
Kinerja positif juga terlihat di sektor logistik yang menjadi urat nadi distribusi barang di Jawa dan Sumatera. KAI mencatat volume angkutan barang sebesar 69.791.691 ton sepanjang 2025, meningkat dibandingkan pada 2024 yang mencapai 69.201.670 ton. Capaian tersebut menegaskan peran kereta api dalam menjaga kelancaran distribusi nasional dan efisiensi rantai pasok. Melalui pengelolaan BBM subsidi yang akuntabel, KAI berhasil menekan biaya logistik sekaligus memastikan ketersediaan komoditas penting di tengah masyarakat secara tepat waktu.
