JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara mulai memetakan ulang peran strategis perusahaan pelat merah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan energi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan reposisi bisnis pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN. Perusahaan ini kini diarahkan untuk lebih agresif di sektor hilir melalui percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, sebuah langkah taktis untuk memangkas ketergantungan kronis Indonesia terhadap impor LPG.
Transformasi ini menjadi bagian dari peta jalan besar pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya domestik. Dengan memperkuat infrastruktur gas bumi di lini konsumsi rumah tangga, beban subsidi energi diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligus memberikan akses energi yang lebih efisien bagi masyarakat.
Reposisi PGN: Fokus pada Bisnis Midstream dan Downstream
Perubahan arah bisnis PGN ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan setiap BUMN bekerja sesuai dengan spesialisasi yang mampu memberikan dampak paling masif bagi ketahanan nasional. COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN akan diarahkan untuk mendukung realisasi tiga fokus utama pemerintah dalam program-program strategis, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia.
Dalam skema baru ini, PGN akan melepas fokus pada sektor hulu (upstream) untuk memaksimalkan potensi di sektor tengah dan hilir. “Di sektor energi seperti PGN akan bergerak di bisnis midstream dan downstream, bukan upstream lagi,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN tersebut pada Rabu (28/1/2026).
Batam Menjadi Pilot Project Perluasan Gas Rumah Tangga
Sebagai implementasi awal dari visi tersebut, PGN didorong untuk mempercepat program jaringan gas rumah tangga guna mengurangi beban impor dan subsidi LPG. Kota Batam dipilih sebagai titik mula dari akselerasi infrastruktur gas kota ini sebelum menyasar wilayah urban lainnya di Indonesia.
“Uji coba pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di Batam. Setelah itu akan berlanjut ke empat kota lainnya,” jelas Dony. Batam dianggap memiliki kesiapan infrastruktur dan posisi strategis untuk menjadi contoh keberhasilan transisi energi dari gas tabung ke gas pipa.
Hingga tahun 2025, rekam jejak PGN dalam membangun jargas sebenarnya sudah cukup luas. Lebih dari 821.000 rumah tangga di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten sudah terlayani oleh aliran gas bumi. Secara infrastruktur, PGN juga telah membangun dan mengelola jaringan pipa transmisi serta pipa distribusi gas bumi sepanjang lebih dari 33.500 km, di mana sekitar 19.700 km merupakan pipa jargas.
Pengembangan DME sebagai Substitusi Strategis LPG
Selain mengandalkan jaringan gas pipa, Danantara juga menyiapkan senjata cadangan untuk mengurangi dominasi LPG impor melalui pengembangan Dimethyl Ether (DME). Bahan bakar alternatif ini diproyeksikan menjadi pengganti LPG yang selama ini menguras devisa negara.
Dony menambahkan, selain perluasan gas rumah tangga, Danantara juga akan mulai mengembangkan Dimetil Eter (DME) untuk menggantikan ketergantungan rumah tangga Indonesia terhadap LPG yang sebagian besar harus diimpor. Keseriusan pemerintah dalam proyek ini terlihat dari jadwal pengerjaan fisik yang sudah di depan mata.
“Kami sudah menyiapkan program DME untuk menggantikan LPG yang sebagian besar impor. Groundbreaking proyek DME segera dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 ini,” tuturnya. Langkah ini dianggap sangat mendesak mengingat kesenjangan antara konsumsi dan produksi nasional yang semakin lebar.
Tantangan Defisit Produksi dan Alokasi Anggaran Energi 2026
Urgensi penguatan jargas dan DME tercermin dari proyeksi konsumsi energi nasional. Kementerian ESDM memperkirakan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Namun, angka tersebut sangat kontras dengan kapasitas produksi nasional yang hanya berada di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun. Selisih yang besar inilah yang selama ini ditambal melalui kebijakan impor.
Untuk menjaga stabilitas dan memastikan ketahanan energi tetap terjaga, dalam APBN 2026 pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar, mencapai Rp 402,4 triliun. Anggaran fantastis tersebut akan difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 381,3 triliun, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) Rp 37,5 triliun.
Melalui sinergi antara PGN, Danantara, dan kebijakan fiskal yang kuat, jargas di Batam diharapkan menjadi awal dari era baru di mana dapur rumah tangga Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari luar negeri, melainkan didukung penuh oleh kekayaan gas bumi milik sendiri.
