JAKARTA - Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi institusi perbankan. Di tengah kompleksitas permasalahan industri keuangan, kemampuan sebuah bank untuk merespons dinamika dan keluhan masyarakat menjadi tolok ukur utama kualitas manajemennya. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendapatkan pengakuan positif atas pola komunikasinya yang dinilai efektif dan solutif. Melalui kepemimpinan yang terbuka, BNI dianggap berhasil menjembatani aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah konkret, yang pada akhirnya memperkuat posisi bank tersebut sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan nasabah.
Apresiasi DPR terhadap Kepemimpinan dan Komunikasi BNI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, secara terbuka memberikan apresiasi terhadap jajaran direksi BNI. Menurutnya, manajemen BNI menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dalam menanggapi setiap masukan yang datang dari masyarakat maupun wakil rakyat. Komunikasi yang terjalin tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga fungsional dalam menyelesaikan masalah di lapangan.
Nurdin menyoroti efektivitas kerja sama antara Direktur Utama dan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) BNI yang dianggap sangat sigap. “Beliau sangat komunikatif, Bapak Direktur Utama ini. Apalagi Corporate Secretary-nya responsif sekali. Terima kasih Pak Dirut, persoalan nasabah di Pinrang sudah selesai,” ujar Nurdin dalam forum RDP tersebut. Contoh kasus di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menjadi bukti nyata bagaimana BNI mampu mengeksekusi solusi atas permasalahan nasabah dengan cepat dan tepat.
Pentingnya Sinergi Manajemen dalam Menjaga Kepercayaan Publik
Keberhasilan penyelesaian keluhan di berbagai daerah, termasuk kasus di Pinrang, tidak lepas dari budaya perusahaan yang mengedepankan keterbukaan. Nurdin Halid menilai bahwa kombinasi antara kepemimpinan yang komunikatif dan fungsi komunikasi korporasi yang proaktif adalah kunci utama dalam membangun reputasi positif. Dengan adanya respons cepat, ketidakpastian yang dirasakan oleh nasabah dapat segera diminimalisir.
Pendekatan responsif ini dinilai mencerminkan komitmen BNI dalam menjaga kepercayaan publik di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat. Baginya, kemampuan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi secara instan merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan.
Penguatan Tata Kelola Terhadap Pihak Ketiga dan Tenaga Alih Daya
Meskipun memberikan pujian, pihak DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan memberikan catatan kritis yang membangun. Nurdin Halid mengingatkan manajemen BNI agar lebih waspada dan berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan mitra kerja atau vendor pihak ketiga. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) yang kerap menjadi celah munculnya persoalan.
Nurdin menegaskan bahwa banyak kendala yang muncul di lapangan sebenarnya bukan berasal dari kesalahan BNI sebagai institusi induk, melainkan bersumber dari pihak vendor yang bekerja sama dengan bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola (governance) yang lebih ketat ke depannya untuk memastikan seluruh mitra kerja mematuhi standar pelayanan yang sama dengan BNI. Langkah preventif ini sangat penting guna menjaga integritas dan nama baik bank di mata nasabah.
BNI dan Komitmen Layanan Berorientasi Nasabah
Respon positif dari lembaga legislatif ini mempertegas posisi BNI dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Baik itu dengan nasabah secara langsung maupun dengan lembaga negara seperti DPR, BNI terlihat konsisten mengedepankan dialog sebagai jalan keluar atas berbagai tantangan operasional.
Strategi BNI dalam mengelola aspirasi publik ini dianggap sejalan dengan upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan perbankan yang prima. Dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), BNI tidak hanya berupaya tumbuh secara bisnis, tetapi juga secara sosial melalui penyelesaian masalah nasabah yang berkeadilan. Kecepatan dalam bertindak kini menjadi identitas baru bagi BNI dalam melayani negeri.
Membangun Fondasi Hubungan Konstruktif di Masa Depan
Apresiasi yang diberikan dalam RDP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi BNI untuk terus meningkatkan standar layanan komunikasinya. Hubungan yang harmonis antara penyedia jasa keuangan dan regulator/pengawas merupakan fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan tetap bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, BNI diprediksi akan semakin kokoh dalam memenangkan hati masyarakat luas.
Kesigapan BNI dalam menangani keluhan, sebagaimana yang terjadi di Sulawesi Selatan, menjadi preseden baik bagi industri perbankan lainnya. Fokus pada solusi dan transparansi adalah jalan terbaik untuk memastikan setiap nasabah merasa dihargai dan aman dalam bertransaksi.
