JAKARTA - Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi tekanan global, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali menyelaraskan strategi dalam pengelolaan utang negara. Langkah strategis yang ditempuh adalah melanjutkan program konversi utang atau debt switching, sebuah mekanisme yang dirancang untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan likuiditas pasar tetap terjaga.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berencana mengonversi utang surat berharga negara (SBN) yang memiliki tenor jangka pendek menjadi instrumen jangka panjang melalui kesepakatan dengan bank sentral. Sinergi ini dipandang sebagai langkah krusial yang selaras dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Rencana Pengumuman Detail Kebijakan Pasca Pertemuan Tingkat Tinggi
Meskipun arah kebijakan sudah mulai terlihat, rincian teknis mengenai pelaksanaan debt switching tahun 2026 masih akan dimatangkan lebih lanjut. Koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terus dilakukan guna memastikan transisi beban utang ini berjalan mulus tanpa menimbulkan distorsi di pasar keuangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan sinyal bahwa kepastian mengenai volume dan jadwal pelaksanaan akan segera disampaikan kepada publik. "Mengenai persisnya, nanti Pak Menteri dan kami akan mengumumkan lebih lanjut setelah high level meeting," ujar Perry pada Selasa (27/1/2026). Pernyataan ini menegaskan adanya sinkronisasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga kepercayaan investor.
Rekam Jejak Implementasi dan Realisasi Pembelian SBN
Strategi penukaran utang ini bukanlah hal baru dalam operasional kebijakan moneter Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah memainkan peran aktif dalam mendukung pembiayaan negara dengan rekam jejak yang cukup signifikan. Berdasarkan data internal bank sentral, sepanjang 2025 BI telah melakukan pembelian SBN dengan nilai total mencapai Rp 332,1 triliun.
Menariknya, mayoritas dari pembelian tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme pertukaran. Sebagian besar pembelian itu dilakukan melalui mekanisme debt switching yang mencapai Rp 246,6 triliun. Aktivitas ini terpantau masih terus berlanjut hingga awal tahun 2026, di mana per 23 Januari, BI tercatat telah melakukan pembelian SBN tambahan senilai Rp 23,7 triliun.
Penyelesaian Utang Warisan Burden Sharing Pandemi
Fokus utama dari program debt switching kali ini adalah untuk memitigasi tumpukan utang yang akan segera jatuh tempo. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah dan BI telah menyiapkan skema penukaran senilai Rp 100 triliun khusus untuk menangani utang yang jatuh tempo pada 2025.
Perlu diingat bahwa utang yang menjadi objek penukaran ini sebagian besar berasal dari skema burden sharing (berbagi beban) antara pemerintah dan bank sentral saat masa darurat penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Penataan ulang tenor utang ini diharapkan dapat memberikan ruang napas lebih luas bagi APBN dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif lainnya.
Jaminan Stabilitas Pasar dari Otoritas Terkait
Munculnya kekhawatiran pasar mengenai potensi gangguan likuiditas segera ditepis oleh otoritas keuangan. Wakil Menteri Keuangan yang juga merupakan Deputi Gubernur BI terpilih, Thomas Djiwandono, memberikan keyakinan bahwa langkah ini telah melalui perhitungan yang presisi. Thomas menegaskan rencana debt switching ini tidak akan mengganggu stabilitas pasar keuangan karena eksekusinya dilakukan melalui pasar sekunder.
Analisis Risiko Fiskal dan Mitigasi Jatuh Tempo SBN
Dari perspektif pengamat ekonomi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah defensif yang cerdas untuk menekan risiko fiskal. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, berpendapat bahwa keberlanjutan debt switching sangat membantu pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing). Terutama, mengingat besarnya porsi SBN jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dalam waktu dekat.
Data menunjukkan bahwa nilai SBN yang akan jatuh tempo dalam periode 12 bulan ke depan mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 1.053,46 triliun, atau setara dengan 15,81% dari total SBN yang beredar di pasar saat ini. David juga menekankan bahwa “*Debt switching tidak berdampak signifikan terhadap persepsi kebijakan moneter BI karena tidak menambah kepemilikan SBN oleh BI.” Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut hanyalah pertukaran instrumen, bukan penambahan injeksi likuiditas baru.
Catatan Kritis Mengenai Independensi dan Biaya Utang
Di sisi lain, kewaspadaan tetap diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi reputasi kredibilitas moneter Indonesia. Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, memberikan catatan bahwa debt switching tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal tanpa akhir. Terdapat risiko jika pasar menangkap sinyal ketergantungan pemerintah yang terlalu tinggi terhadap bank sentral dalam hal pembiayaan.
Kekhawatiran tersebut berpotensi memicu kenaikan premi risiko yang justru akan membuat biaya utang membengkak di masa depan. Josua mengingatkan bahwa penentuan waktu (timing) dalam melakukan penukaran sangat krusial, terutama terkait tingkat imbal hasil (yield) yang berlaku. Menurutnya, perpanjangan tenor yang terlalu lama bisa berujung pada beban bunga yang lebih tinggi dalam jangka panjang. “Yang penting bukan hanya nominalnya, tapi apakah langkah ini benar-benar menurunkan biaya utang secara keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo,” pungkasnya.
