JAKARTA - Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi energi nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga, UMKM, nelayan, dan petani. Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra, meyakini bahwa bahan bakar dimetil eter (DME) dapat menjadi salah satu solusi vital dalam mewujudkan transisi energi yang lebih berkelanjutan.
"DME, yang diproduksi melalui gasifikasi batu bara, menjadi alternatif vital untuk menggantikan LPG yang sebagian besar masih diimpor, sekaligus jalan bagi transisi energi yang lebih berkelanjutan," ujar Hangga dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Selain DME, pemerintah juga mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan liquified natural gas (LNG) sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Langkah ini sejalan dengan upaya memastikan ketersediaan energi yang andal, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Empat Syarat Utama Implementasi DME
Hangga menjelaskan bahwa implementasi DME pada skala nasional harus memenuhi empat syarat utama agar transisi energi dapat berjalan efektif.
Harga Terjangkau
Harga DME harus terjangkau. Mengingat sebagian besar masyarakat masih memprioritaskan faktor harga, solusi inovatif dalam bentuk energi baru dan terbarukan harus mampu bersaing secara ekonomi dengan LPG.
Infrastruktur Terpadu
Suplai DME harus didukung infrastruktur yang memadai dan terintegrasi. Infrastruktur ini mencakup jaringan distribusi yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah terpencil dan pulau-pulau yang tersebar di Nusantara. Dengan demikian, aksesibilitas DME dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara merata.
Pengembangan Jaringan Gas Nasional
Kesiapan pengembangan jaringan gas nasional menjadi penunjang kuat bagi program DME. Jaringan gas (jargas) yang terintegrasi tidak hanya mendukung distribusi DME tetapi juga menjadi fondasi untuk meminimalkan ketergantungan pada energi impor.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Keberhasilan transisi energi nasional sangat bergantung pada keterpaduan kebijakan, regulasi, dan dukungan dari semua pihak terkait. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menjadi landasan hukum strategis untuk mempercepat proses transisi energi.
Hilirisasi Batu Bara dan Pembangunan Smelter
Hilirisasi batu bara melalui proses gasifikasi menjadi salah satu kunci dalam produksi DME. Namun, Hangga menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya terbatas pada DME, tetapi juga mencakup pembangunan smelter di sektor mineral. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.
Selain dukungan regulasi, proyek transisi energi seperti DME memerlukan bantuan fiskal dan moneter yang signifikan, baik dari sumber dalam negeri maupun kerja sama internasional. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur, penelitian teknologi, serta distribusi energi baru yang efisien.
Tantangan Geografis Indonesia
Hangga menekankan bahwa keberhasilan transisi energi juga tergantung pada keseimbangan antara inovasi, riset, dan kenyataan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau menghadapi tantangan logistik yang unik. Integrasi infrastruktur antarpulau menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam distribusi DME.
Dukungan Publik dan Edukasi Energi
Dukungan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor akademisi menjadi faktor penting agar program ini dapat berjalan sesuai rencana. Webinar yang digelar Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jawa Timur menjadi salah satu wadah sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat DME, syarat implementasi, dan peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Menuju Energi Bersih dan Berkelanjutan
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap Indonesia mampu menjalankan transisi energi yang efisien dan berkelanjutan. Pemanfaatan DME tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menggantikan LPG, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencapai energi bersih, aman, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
