JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas program Sekolah Rakyat (SR) Berasrama hingga tahun 2029, sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dijalankan secara kolaboratif oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat memanfaatkan sinergi anggaran lintas kementerian agar program tetap efisien dan tidak membebani APBN. “Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’.
Tahap awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, sudah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai tahun 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, tercatat ada 165 sekolah rintisan yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Sekjen Kemensos, Robben Rico, menekankan bahwa program ini lahir sebagai respons terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah. “Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” jelasnya.
Konsep berasrama ini dinilai menjadi solusi inovatif untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pengamat pendidikan, Ina Liem, menegaskan bahwa lingkungan sekolah reguler tidak cukup untuk menangani risiko kekerasan dan eksploitasi yang dihadapi anak-anak rentan. “Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” tegasnya.
Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, menambahkan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat Berasrama memberikan ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan. “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujar Ratu.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga instrumen perlindungan sosial. Dengan menyediakan pendidikan, akomodasi berasrama, dan lingkungan aman, program ini menargetkan generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk bisa memperoleh akses pendidikan setara dengan anak-anak di kota besar.
Selain itu, pemerintah memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun generasi unggul Indonesia Emas 2045. Dengan memperluas jangkauan dan kapasitas sekolah berasrama, diharapkan angka putus sekolah dan kemiskinan anak dapat terus ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Roni Parasian menambahkan bahwa efisiensi anggaran dicapai dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan program yang sudah ada, sehingga pendirian sekolah baru dapat dilakukan tanpa membebani APBN. “Sinergi ini membuat program lebih berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Robben Rico juga menekankan pentingnya kesinambungan program dalam jangka panjang, sehingga anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA, sekaligus mendapatkan bekal keterampilan dan karakter yang kuat. “Program ini bertujuan memutus siklus kemiskinan, bukan hanya memberi pendidikan dasar saja,” tuturnya.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat Berasrama menjadi contoh model pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi anak-anak rentan. Dukungan dari Kemenkeu memastikan ketersediaan dana tetap terjaga, sementara Kemensos mengelola implementasi lapangan secara efektif.
Langkah ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program-program pro-rakyat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda dari keluarga kurang mampu. “Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen utama mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun generasi unggul,” pungkas Robben.
Dengan berbagai upaya tersebut, Sekolah Rakyat Berasrama diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, mempersiapkan anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang memadai.
