JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan bahwa multivitamin yang disalurkan melalui program dapur makan bergizi gratis (MBG) telah aman dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan nasional.
Produk ini juga dinyatakan lolos uji serta memenuhi sertifikasi resmi sehingga layak diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Seluruh produk yang diproduksi Pusat Farmasi Pertahanan (Pusfarhan) di bawah Badan Waran Pertahanan (Bawarhat) telah memiliki izin edar resmi serta sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepastian ini disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
Menurutnya, multivitamin yang beredar di dapur MBG bukan sekadar produk suplemen biasa, melainkan hasil produksi dengan standar farmasi tinggi yang diawasi secara ketat oleh lembaga resmi negara.
“Multivitamin yang didistribusikan ke kementerian koperasi merupakan produksi dari lembaga pusat farmasi pertahanan yang sudah dialihkodalkan ke Bawarhat Kemenhan pada 1 Oktober 2025. Lafi TNI telah dialihkodalkan di bawah Pusfarhan Bawarhat Kemenhan, yang memiliki fasilitas produksi obat dan multivitamin,” jelas Frega, Rabu, 8 Oktober 2025.
Standar Produksi dan Sertifikasi BPOM
Frega menegaskan bahwa fasilitas produksi obat dan multivitamin yang dikelola Kemenhan telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
Selain itu, setiap produk multivitamin juga sudah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM, sehingga aspek keamanan dan kualitasnya terjamin.
“Sebelum produksi harus memiliki CPOB, setelah itu harus memiliki NIE. Yang mengeluarkan CPOB dan NIE adalah BPOM. Multivitamin telah memiliki CPOB dan NIE yang disertifikasi BPOM,” ungkap Frega.
Dengan demikian, kehadiran multivitamin di dapur MBG dipastikan sudah sesuai regulasi dan tidak keluar dari jalur kebijakan kesehatan nasional.
Koordinasi Lintas Kementerian Jadi Perhatian
Meski demikian, penyaluran jutaan multivitamin ini tetap mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan agar langkah baik Kemenhan tetap berada dalam koridor kebijakan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, penyaluran 4,8 juta butir multivitamin ke dapur MBG memang penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat.
Namun, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM tetap harus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan teknis di lapangan.
“Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” ujar Nurhadi.
Ia menekankan bahwa distribusi obat dan vitamin bukan hanya kegiatan logistik semata, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh produk kesehatan harus melalui uji, pengawasan, serta sertifikasi ketat sebelum digunakan dalam program nasional.
Peran Militer dan Lembaga Sipil
Selain menyoroti aspek koordinasi, Nurhadi juga mengingatkan agar fungsi militer tidak tumpang tindih dengan peran lembaga sipil dalam urusan kesehatan masyarakat.
Baginya, distribusi multivitamin tetap bisa melibatkan TNI, tetapi peran tersebut sebatas dukungan logistik, bukan menggantikan peran teknis lembaga kesehatan.
“Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program MBG sebaiknya diarahkan pada penguatan logistik dan pendistribusian, sedangkan aspek teknis kesehatan tetap dijalankan oleh Kemenkes dan BPOM.
MBG sebagai Fondasi Ketahanan Kesehatan
Program dapur makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah memang bertujuan untuk memperkuat fondasi kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Penyaluran multivitamin menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Dalam konteks ini, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci. Kehadiran multivitamin produksi Kemenhan yang telah tersertifikasi BPOM menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjamin kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.
Namun, tantangan ke depan tetap ada. Koordinasi yang solid, pengawasan distribusi, serta kejelasan peran antar lembaga menjadi aspek penting agar tujuan mulia program MBG benar-benar tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru.
Menjaga Keamanan dan Kesehatan Publik
Kepastian sertifikasi BPOM atas produk multivitamin dari Pusfarhan Kemenhan menutup ruang keraguan publik. Keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa setiap program besar negara tidak boleh berjalan di luar sistem kesehatan yang telah ditetapkan.
Kesehatan publik adalah tanggung jawab bersama. Dengan memastikan produk yang disalurkan aman, berizin, dan diawasi, pemerintah sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap upaya dalam program MBG tidak hanya bermanfaat, tetapi juga terlindungi dari potensi risiko kesehatan.
Ke depan, kolaborasi antara Kemenhan, Kemenkes, BPOM, serta lembaga lain yang relevan diharapkan mampu memperkuat sinergi untuk mencapai tujuan besar: mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
