LITERASIKEUANGAN.COM — Ekonom Universitas Gadjah Mada Akhmad Akbar Susamto menilai pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal Indonesia. Penilaian itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Senin (14/9/2026). Menurut dia, persoalan yang dihadapi lebih bersifat struktural ketimbang soal figur.
Suahasil Nazara resmi mengisi kursi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029. Ini menjadi pergantian Menkeu kedua sejak Prabowo membentuk pemerintahan pada Oktober 2024, setelah Purbaya sebelumnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025.
Akhmad Akbar menilai pengalaman Suahasil dalam pengelolaan APBN serta kiprahnya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjadi modal institusional selama masa transisi. Meski begitu, ia meminta publik tidak berhenti pada soal siapa yang duduk di kursi Menkeu.
"Perhatian seharusnya tidak terlalu tertuju pada siapa menteri keuangannya, tetapi pada arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh,” kata Akhmad Akbar, Rabu (16/9/2026).
Kredibilitas Asumsi Makro Jadi Ujian Pertama
Tantangan pertama yang harus dihadapi Menkeu baru, menurut Akhmad Akbar, adalah mengembalikan kredibilitas asumsi makro sekaligus menjaga ruang fiskal. APBN disebut menghadapi tekanan karena sejumlah asumsi tidak lagi sejalan dengan perkembangan aktual.
Nilai tukar rupiah bergerak di atas asumsi Rp16.500 per dolar AS, sementara harga minyak juga melampaui patokan yang dipakai dalam APBN. Kondisi itu berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi, bunga utang valuta asing, serta melebarkan proyeksi defisit.
"Dengan utang pemerintah yang telah menembus Rp10.294 triliun dan beban bunga sekitar Rp599 triliun per tahun, batas defisit 3 persen memang masih terjaga, tetapi ruang fiskalnya semakin sempit," ujarnya.
Penerimaan Negara Belum Tumbuh Secepat Ekonomi
Dari sisi pendapatan, Akhmad Akbar menyebut penerimaan negara belum tumbuh secepat perekonomian. Rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 12 persen, dengan basis pajak yang sempit dan sektor informal yang besar.
Jika kondisi itu berlanjut, pemerintah menghadapi ruang terbatas untuk membiayai program baru. Pilihannya hanya menambah utang atau memangkas belanja pada pos lain.
“Karena itu, peningkatan rasio pajak sebaiknya ditempuh melalui perluasan basis, bukan sekadar meningkatkan beban kelompok yang sudah patuh,” katanya.
Risiko Fiskal Tak Cukup Dibaca dari Angka Defisit
Akhmad Akbar mengingatkan kesehatan fiskal tidak bisa dinilai hanya dari angka defisit di APBN. Pemerintah perlu menghitung seluruh kegiatan yang punya implikasi fiskal, termasuk kewajiban yang berpotensi membebani APBN di masa depan.
Ia menyoroti penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara, pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, kompensasi energi, hingga kewajiban terkait proyek Whoosh dan Danantara. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dan investor mendapat gambaran utuh soal kondisi keuangan negara.
"Persoalannya bukan semata-mata apakah pengeluaran tersebut tercatat sebagai defisit saat ini, melainkan apakah pada kemudian hari kewajibannya dapat kembali menjadi beban APBN,” ungkapnya.
Tekanan Fiskal Jangan Digeser ke Daerah
Soal konsolidasi fiskal, Akhmad Akbar menilai pemerintah pusat tidak seharusnya memindahkan tekanan ke pemerintah daerah. Ia menyinggung penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 dibandingkan alokasi APBN 2025, sementara lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat.
"Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap harus menyediakan enam layanan dasar. Tekanan fiskal semacam ini dapat mendorong daerah untuk meningkatkan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh dunia usaha dan rumah tangga,” jelasnya.
Kondisi fiskal nasional, tegas dia, perlu dibaca sebagai satu kesatuan antara pusat dan daerah. Di tengah ruang yang makin sempit, kualitas belanja negara menjadi PR berikutnya bagi Suahasil — bukan sekadar pergantian figur di kursi Menkeu.