JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan Juli 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen secara tahunan (yoy), menyentuh angka 454,8 miliar dolar AS, dengan porsi rasio ULN terhadap PDB berada di level 30,7 persen.
Kondisi ULN di bulan tersebut terbilang stabil jika disandingkan dengan catatan pada bulan sebelumnya, yakni Juni 2026 yang berada di angka 454,5 miliar dolar AS.
"Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 tetap terjaga," ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Selanjutnya, dinamika ULN di bulan Juli 2026 ini paling banyak didorong oleh naiknya utang sektor publik, sementara utang di sektor swasta justru mengalami penurunan.
Khusus untuk ULN pemerintah, angkanya menyentuh 218,4 miliar dolar AS atau naik sekitar 3,2 persen (yoy) pada Juli 2026.
Peningkatan utang pemerintah tersebut diakibatkan oleh derasnya aliran dana masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa para pemodal masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah terus berupaya mempertahankan kredibilitasnya lewat pemenuhan kewajiban bayar pokok maupun bunga utang secara tepat jadwal. Selain itu, pengelolaan utang juga dijalankan secara hati-hati, terencana, sekaligus fleksibel demi mencapai skema pembiayaan yang efisien dan paling optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN selalu diarahkan guna membiayai berbagai sektor yang produktif, dengan tetap memegang prinsip kesinambungan dalam tata kelolanya.
Berdasarkan tinjauan sektor ekonominya, utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk menyokong sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari jumlah keseluruhan utang pemerintah); administrasi pemerintahan, pertahanan, serta jaminan sosial wajib (20,7 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); sektor konstruksi (11,5 persen); hingga sektor transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Kondisi utang yang ditanggung oleh pemerintah relatif masih sangat aman dan terkendali, mengingat hampir secara keseluruhan didominasi oleh utang jangka panjang.
Sementara itu, pencatatan ULN swasta pada periode Juli 2026 berada di angka 194,5 miliar dolar AS, yang berarti mengalami penyusutan atau kontraksi sebesar 1,2 persen (yoy).
Penyusutan ini dipengaruhi oleh turunnya pinjaman kelompok korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) serta kelompok lembaga keuangan (financial corporations), dengan angka susut masing-masing mencapai 1,4 persen (yoy) dan 0,3 persen (yoy).
Dari kacamata sektornya, utang swasta paling banyak disumbang dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta aktivitas pertambangan maupun penggalian. Keseluruhannya menyumbang pangsa hingga 80,6 persen dari total utang swasta yang juga didominasi skema jangka panjang.
Struktur ULN Indonesia terbukti masih sehat lantaran diterapkannya asas kehati-hatian secara konsisten dalam proses pengelolaannya. Bukti nyatanya terlihat dari persentase rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang ada di level 30,7 persen pada Juli 2026 serta dominasi pinjaman berdurasi panjang.
Demi memastikan profil utang ini tetap terkelola dengan sehat, pihak Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah terus berkoordinasi secara ketat dalam mengawasi setiap pergerakan utang negara.
Indonesia senantiasa memaksimalkan peran pinjaman internasional guna mendukung kelancaran pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut dieksekusi seraya menekan sekecil mungkin segala potensi risiko yang bisa mengancam kondisi stabilitas perekonomian negara.