JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa fenomena cuaca ekstrem el nino turut memberikan dampak signifikan terhadap operasional di sektor energi nasional.
Menurut penjelasan Bahlil, tingginya suhu panas menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir mengganggu aktivitas sejumlah kilang minyak di kawasan Indonesia Timur.
Beliau mencontohkan bahwa salah satu fasilitas vital yang sempat terdampak adalah area penyimpanan tangki milik BP Tangguh LNG yang terletak di wilayah Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
"Kemarin kita di beberapa fasilitas kilang kita yang ada di wilayah Timur itu Alhamdulillah bisa diatasi. Terutama di BP ya, di Tangguh, itu kebakaran dari hutan gambut itu hampir mendekati pusat-pusat tangki-tangki yang ada di sana," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/9/2026).
Meskipun demikian, Bahlil menegaskan bahwa pihak Kementerian bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi secara optimal, sehingga seluruh potensi ancaman gangguan berhasil ditangani dengan baik.
"Tapi Alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik," ucap Bahlil.
Menanggapi berbagai rentetan bencana alam dan cuaca ekstrem yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan ketahanan infrastruktur serta rantai pasok energi secara menyeluruh guna mengantisipasi risiko gangguan di masa mendatang.
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mengintegrasikan faktor ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim secara lebih serius ke dalam dokumen perencanaan infrastruktur energi nasional ke depan.
Beliau menilai bahwa potensi risiko gangguan pasokan energi tidak hanya bersumber dari bencana geologis seperti aktivitas gempa bumi atau erupsi gunung berapi serta karhutla saja, melainkan juga akibat pergeseran kondisi hidrologis, cuaca ekstrem, hingga ketidakpastian pola musim.
"Kita tidak cukup hanya memastikan cadangan dan produksi tersedia, negara juga harus memastikan energi tersebut dapat bergerak dari sumbernya hingga ke konsumen dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi bencana dan cuaca ekstrem," kata Anggawira, Rabu (9/9/2026).
Lebih lanjut, beliau menyoroti bahwa salah satu persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius adalah tingginya tingkat ketergantungan sistem distribusi rantai pasok energi terhadap moda infrastruktur tertentu yang rentan.
Sebagai ilustrasi nyata, penurunan debit air yang terjadi pada aliran sungai di wilayah Kalimantan Timur belakangan ini terbukti telah membatasi ruang gerak operasional armada tongkang pengangkut komoditas batu bara.
Realitas ini membuktikan bahwa hambatan pada sektor logistik tetap dapat terjadi meskipun proses kegiatan produksi di area tambang berjalan secara normal.
"Tambang mungkin tetap dapat berproduksi, tetapi ketika tongkang tidak dapat berlayar karena sungai surut, jalan hauling terganggu akibat banjir atau longsor, atau aktivitas pelabuhan mengalami pembatasan akibat cuaca ekstrem, maka batu bara atau komoditas energi tersebut tidak dapat sampai kepada konsumen sesuai jadwal," ujarnya.
Guna meminimalisir risiko tersebut, Anggawira memandang penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pemetaan komprehensif terhadap critical energy infrastructure serta mengidentifikasi titik-titik rawan yang ada di sepanjang jalur rantai pasok energi nasional.
Langkah pemetaan ini sangat dibutuhkan guna mendeteksi koridor distribusi mana saja yang selama ini terlalu bergantung secara mutlak pada satu jalur atau moda transportasi tunggal, sehingga pemerintah bisa merumuskan prioritas penguatan infrastruktur serta menyiapkan jalur alternatif yang memadai.
Selain fokus pada mitigasi risiko pemetaan, pihak Aspebindo juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan serta diversifikasi pada infrastruktur logistik energi.
Anggawira berpandangan bahwa krisis surutnya air sungai di Kalimantan hendaknya dijadikan pelajaran berharga bahwa ketergantungan berlebihan pada angkutan sungai menyimpan kerentanan besar terhadap kontinuitas pasokan energi.
"Alternatif jalur darat, fasilitas stockpile, terminal serta moda logistik lainnya perlu disiapkan secara bertahap," katanya.
Di samping itu, beliau turut mengimbau pemerintah agar segera merancang sistem koordinasi yang lebih solid serta menetapkan protokol kedaruratan yang transparan dan terukur manakala ancaman bencana alam mulai membahayakan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat luas.