JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merajut kerja sama strategis bersama pihak pemerintah negara Cina guna mengakselerasi realisasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, khususnya lewat penerapan adopsi teknologi pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan yang berpenduduk padat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengemukakan bahwa jalinan kerja sama tersebut meliputi pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi rusun yang dirancang khusus untuk menghadirkan hunian yang memenuhi standar keamanan, efisiensi tinggi, serta terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini kami tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kami membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (10/9/2026).
Maruarar menuturkan bahwa transfer teknologi asal Cina tersebut tidak akan diaplikasikan secara serta-merta tanpa adanya proses penyesuaian yang matang. Pihak pemerintah bakal memodifikasi teknologi tersebut agar selaras dengan kondisi geografis serta koridor regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Di sisi lain, delegasi pemerintah Cina juga dijadwalkan untuk mengkaji secara mendalam karakteristik struktur lahan serta ketentuan tata ruang nasional sebelum menetapkan spesifikasi teknologi konstruksi yang paling tepat sasaran.
Di samping fokus pada alih teknologi, pihak pemerintah memberikan garansi bahwa kerja sama bilateral ini tetap mendatangkan multiplier effect* yang optimal bagi perekonomian industri nasional. Penggunaan material bahan bangunan dalam proyek pembangunan dipastikan akan memprioritaskan komponen lokal meskipun inti teknologinya mengadopsi standar dari Cina.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” tegas Maruarar.
Menurut pandangannya, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja di sektor konstruksi dalam negeri akan ditempatkan sebagai prioritas utama yang dilibatkan secara aktif dalam rantai pasok pembangunan hunian rakyat tersebut.
Guna mengebut percepatan implementasi teknis kerja sama ini, kedua belah pihak negara sepakat membentuk wadah tim teknis gabungan. Tim khusus tersebut nantinya memikul mandat untuk mengkaji secara komprehensif aspek regulasi hukum, tingkat kesiapan lahan, hingga perumusan skema pembiayaan konstruksi rusun.
“Sesudah pihak Cina mempelajari lahan dan regulasi, baru kami tentukan teknologi apa yang cocok,” pungkas Maruarar.