JAKARTA — Komisi V DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana penggabungan antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Langkah integrasi tersebut dinilai mampu mempermudah koordinasi serta meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengemukakan bahwa pihaknya secara prinsip menyambut baik wacana penyatuan Badan Geologi dengan BMKG. Penggabungan itu dapat dijadikan pilihan alternatif untuk mendongkrak efisiensi lembaga sekaligus merampingkan alur komunikasi antarinstansi.
“Ya, kami prinsip mendukung ya, karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh. Kami sifatnya kan menerima. Ya, memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Lasarus menambahkan, peleburan BMKG bersama Badan Geologi juga berpotensi menjadikan pengawasan aktivitas vulkanik hingga dampak erupsi berjalan jauh lebih optimal.
Terkait kerumitan teknis penyatuan kedua lembaga tersebut, ia memandang tantangan utamanya lebih bertumpu pada persoalan administratif dan koordinasi internal pemerintah.
"Ya tergantung pemerintah ya. Itu kan masalah administratif sebetulnya. Ini lebih kepada administratif dan kemudian koordinasi di pemerintah," ucapnya.
Ia menegaskan, manakala orientasi utama kebijakan dipusatkan pada mitigasi bencana, penyatuan BMKG dan Badan Geologi justru diyakini mampu mendongkrak tingkat efektivitas kerja.
Terlebih lagi, sebagian piranti pemantauan milik BMKG selama ini turut dimanfaatkan oleh Badan Geologi guna menunjang proses pengumpulan data kebumian. Lasarus pun mengingatkan pentingnya atensi khusus terhadap nasib aparatur pegawai serta penyelesaian urusan administratif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat memimpin rapat terbatas secara virtual pada Senin (7/9/2026) yang membahas penanganan bencana alam bersama sejumlah kepala daerah.
Di dalam forum tersebut, Prabowo menggarisbawahi urgensi penguatan pengawasan terhadap potensi bencana mengingat letak geografis Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).
Prabowo turut menyoroti dinamika erupsi yang tengah terjadi di beberapa daerah, meliputi Sumatra Utara, Jawa Timur, hingga Halmahera. Menurut pandangannya, situasi darurat itu wajib terus diawasi secara intensif oleh pemerintah bersama unsur TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta Badan Geologi.
Pada momen yang sama, Prabowo melontarkan gagasan untuk menyatukan Badan Geologi ke dalam struktur BMKG. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa wacana itu masih memerlukan pengkajian serta pembahasan yang lebih mendalam ke depan.
"Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini, nanti kami pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG tapi ya nanti kami bahas itu," kata Prabowo.