JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti langkah penyesuaian sementara pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, menyikapi penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna melindungi siswa serta warga sekolah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati di Jakarta, Senin (7/9/2026), menjelaskan bahwa penyesuaian operasional MBG diterapkan guna menjamin program tetap terlaksana dengan aman serta adaptif terhadap situasi darurat di area bencana.
Penerapan PJJ dimulai pada 7 September 2026, dengan jangka waktu yang mengikuti situasi dan arahan pemerintah daerah setempat.
Seiring terbitnya arahan itu, jalannya MBG bagi penerima manfaat di lingkungan sekolah ikut disetop sementara selama aktivitas belajar tatap muka diliburkan.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujarnya.
Aturan PJJ ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 terkait Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Payung hukum tersebut menjadi salah satu landasan untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap mengedepankan faktor keselamatan dan kesiapsiagaan di masa darurat bencana.
Merujuk data Rabu (6/9/2026), pelaksanaan PJJ di lokasi terdampak memiliki durasi bervariasi sesuai eskalasi situasi. Untuk Provinsi Lampung, PJJ berlangsung dua hari pada 7–8 September 2026, sementara Provinsi Banten menetapkan tiga hari pada 7–9 September 2026.
Adapun di wilayah DKI Jakarta, PJJ mulai bergulir 7 September 2026 dengan batas waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan kondisi lapangan serta keputusan lanjutan dari Pemda.
Hida menekankan bahwa jeda sementara operasional MBG di sekolah bukan berarti penghentian program secara total, melainkan bentuk penyelarasan operasional merespons peralihan metode belajar di tengah darurat bencana.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” katanya.
BGN menjamin koordinasi antarlembaga terus berjalan guna mengantongi laporan terbaru terkait situasi di area terdampak.
Langkah ini krusial dalam menentukan keputusan operasional selanjutnya, termasuk melihat kesiapan pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat sekolah tatap muka kembali dibuka.
Dalam menjalankan programnya, BGN selalu menaruh perhatian utama pada aspek keselamatan penerima manfaat sebagai bagian tak terpisahkan dari MBG.
Sebab itu, tiap perubahan operasional diputuskan berdasar pada pemetaan lapangan, aturan Pemda, hingga kesiapan pihak sekolah dan SPPG.
Penyelenggaraan MBG di lokasi bencana bakal diselaraskan kembali menyusul penetapan kebijakan pembelajaran serta dinamika erupsi di tiap daerah.
"BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat," katanya.