JAKARTA— Pemerintah bersama Pertamina mengambil kebijakan untuk mempertahankan tarif Pertamax pada awal September 2026 di angka Rp15.950 per liter khusus wilayah Jakarta. Langkah tersebut tetap diambil meskipun estimasi harga keekonomian bahan bakar minyak itu telah menyentuh kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per liter.
Kesenjangan harga yang berkisar antara Rp750 sampai Rp900 per liter itu saat ini belum dibebankan kepada masyarakat. Beban selisih harga tersebut sepenuhnya ditanggung lewat sistem keuangan internal Pertamina.
“Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750—Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tercermin dalam harga jual,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, Jumat (4/9/2026).
Yusuf memandang bahwa keputusan menahan harga merupakan langkah terencana guna meredam tekanan sosial di tengah masyarakat.
Penghitungan harga keekonomian sendiri melibatkan komponen harga minyak mentah internasional, pergerakan nilai tukar rupiah, biaya simpan serta distribusi, margin keuntungan, hingga pengenaan pajak.
“Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Yusuf.
Dalam skala jangka pendek, Yusuf menjelaskan bahwa situasi tersebut masih dapat diatasi. Penyesuaian tarif pada produk bahan bakar nonsubsidi lain turut membantu kondisi finansial perusahaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap Pertamina akan semakin besar apabila kebijakan ini diterapkan dalam kurun waktu yang lama. Stabilitas margin, arus kas, perolehan laba, hingga porsi anggaran investasi di sektor hulu serta kilang berisiko mengalami gangguan.
Tekanan ganda juga disorot dari aspek ketersediaan pasokan. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Prof Bonar Tua Halomoan Marbun, mengungkapkan bahwa volume produksi minyak dalam negeri masih tertinggal jauh dari total kebutuhan nasional.
“Produksi kami hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kami dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari,” kata Bonar.
Faktor kesenjangan pasokan tersebut memaksa Indonesia untuk mengandalkan impor demi mencukupi sebagian besar kebutuhan energi dalam negeri. Akibatnya, pemerintah dan Pertamina harus menanggung biaya pengadaan yang tinggi di saat bersamaan wajib menjaga kestabilan harga domestik.
Bonar menilai langkah mempertahankan harga tersebut dapat dimaklumi baik secara teoretis akademis maupun merujuk pada praktik terbaik global, meskipun dirasa sangat berat dijalankan.
“Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah,” ujar Bonar.
Ia menambahkan, upaya mempertahankan tarif Pertamax juga berfungsi mencegah terjadinya migrasi massal konsumen beralih ke BBM jenis Pertalite yang bersifat bersubsidi.
Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu serta fluktuasi harga minyak global, jaminan ketersediaan pasokan menjadi tantangan tersendiri di samping faktor keterjangkauan daya beli masyarakat.
"Dengan produksi domestik yang masih terbatas, pemerintah masih berupaya meredam gejolak harga di tingkat konsumen," tandasnya.