JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyampaikan usulan supaya pengaplikasian kecerdasan buatan (AI) di Tanah Air dikelompokkan menjadi tiga klaster berpatokan pada karakteristik beserta kesiapan wilayah, yaitu perkotaan, perdesaan, dan daerah tertinggal.
Ia menilai pengelompokan tersebut krusial agar pemanfaatan teknologi tidak dieksekusi secara diseragamkan, mengingat ketersediaan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada tiap-tiap daerah tidak sama.
"Kami bagi menjadi tiga kelompok, perkotaan, perdesaan dan daerah tertinggal," ujar Dede usai menghadiri kegiatan Pink Model United Nations (PinkMUN) 2026 di Kampus Binus, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Ia mengutarakan kawasan perkotaan sudah semestinya menjadi wilayah yang kian akseleratif mengadopsi teknologi dan AI lantaran disokong oleh infrastruktur beserta sumber daya manusia yang terbilang lebih matang.
Sedangkan untuk wilayah perdesaan, ia menyebutkan pengaplikasian AI mesti diselaraskan dengan keperluan masyarakat, di mana penggunaan teknologi tidak malah memberangus lapangan kerja yang masih amat dibutuhkan untuk menopang taraf hidup warga.
"Kalau semuanya larinya ke teknologi dan AI, enggak ada yang mau jadi petani. Siapa yang mengolah sayur kami, siapa yang mengolah peternakan kami?" kata Dede.
Untuk daerah tertinggal, ia menganggap pemerintah patut terlebih dahulu mengokohkan infrastruktur beserta kapasitas sumber daya manusia sebelum memacu pemanfaatan AI secara lebih masif.
Menurut Dede, Indonesia mengantongi tantangan yang berbeda bila dibandingkan dengan negara berskala wilayah lebih kecil, lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas.
Dengan begitu, kata dia, pembangunan infrastruktur digital secara nasional memerlukan investasi bernominal besar, mencakup jaringan satelit hingga sarana komunikasi yang sanggup menjangkau area terpelosok.
"Kalau negara seperti Singapura, Malaysia, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, mungkin lebih mudah mengumpulkan infrastruktur dalam satu area. Kami negara kepulauan, terpisah-pisah," tutur Dede.
Ia pun menggarisbawahi bahwa pengaplikasian AI wajib berorientasi pada kemanfaatan serta dieksekusi secara terukur, sehingga Indonesia tidak sekadar memosisikan diri sebagai konsumen teknologi yang diciptakan oleh negara lain.
"Jangan sampai kami ingin maju, tetapi kami belum menguasai. Kalau kami nanti belum menguasai, yang ada kami dikuasai," ungkap Dede.
Di samping kesiapan infrastruktur, ia memaparkan bahwasanya penguatan kualitas sumber daya manusia turut memegang peranan krusial dalam merespons dinamika perkembangan AI.
Untuk itu, ia mengingatkan supaya lompatan teknologi tidak lantas memicu daya pikir kritis beserta kecerdasan emosional manusia menjadi terdegradasi.
Dalam momentum tersebut, Dede juga mendorong pemerintah supaya merancang regulasi yang sanggup menata pemanfaatan AI sekaligus membendung potensi penyalahgunaan teknologi.
Ia memandang AI sebagai bentuk keniscayaan yang mustahil untuk dibendung, sehingga langkah yang perlu diambil pemerintah adalah memastikan teknologi tersebut dimanfaatkan secara tepat sasaran, seirama dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan pada setiap wilayah.
"Jadi, kami harus melihat mana yang memberikan manfaat, mana yang memberikan kebenaran," pungkas Dede.