JAKARTA - Sektor pengolahan besi nasional mendesak penguasa lekas mendirikan bursa logam minim emisi di dalam negeri. Pasar logam minim emisi tersebut dianggap vital guna memberi jaminan pasar bagi para pengusaha yang tengah menghadapi keperluan modal raksasa demi menjalankan dekarbonisasi.
Pimpinan Tertinggi Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menyatakan, para pengusaha sebetulnya siap menjalankan transisi menuju pembuatan logam minim emisi.
Akan tetapi, keperluan modal yang masif menjadi kendala manakala permintaan atas barang tersebut belum terbangun secara kokoh di pasaran lokal.
"Kalau ditanya produsen besi baja ini mau tidak bertransformasi? Semua 1.000 persen pasti jawab mau. Tapi nanti pertanyaannya, yuk bertransformasi, diam. Kenapa? Karena bertransformasi ini tidak gampang dan mahal," ujar Harry dalam diskusi Green Steel for Growth Convening 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Harry, sekitar 80% keluaran besi dalam negeri masih diserap pasaran domestik. Di sisi lain, bursa logam minim emisi saat ini jauh berkembang pada berbagai wilayah yang telah memberlakukan aturan niaga berbasis pembuangan gas, contohnya Uni Eropa.
Oleh sebab itu, IISIA menyarankan pemerintah mulai menyediakan porsi tertentu terkait pemakaian besi minim emisi pada sektor belanja negara. Harry mengutarakan besaran sekitar 20% mampu menjadi salah satu alternatif guna membangun permintaan perdana.
"Kami juga bingung mau ikut mana. Pemerintah itu langsung saja tambah 20% kalau ternyata steel-nya ada pangsa green-nya," katanya.
Belanja negara dipandang memegang posisi strategis sebab proyek pembangunan memerlukan besi berskala masif. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebelumnya mengemukakan belanja negara sanggup menjadi salah satu sarana guna menciptakan bursa logam minim emisi.
Meski demikian, LKPP berpendapat eksekusi kewajiban pemakaian besi minim emisi tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Pemerintah wajib mempunyai batasan, batas maksimal pembuangan, cara penghitungan beserta cara pembuktian yang pasti.
Di samping masalah bursa, anggaran menjadi kendala lain dalam tahapan dekarbonisasi.
Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri dan Penguatan Pemanfaatan Barang Domestik (P3DN) Kementerian Perindustrian Willy Fandri, mengutarakan berdasarkan riset Boston Consulting Group (BCG), pergeseran ke arah sektor minim emisi sanggup mendongkrak keperluan modal sekitar 30%-70%.
"Tidak kaleng-kaleng, banyak. Dekarbonisasi di sistem baja itu sangat costly, tinggi sekali," ujar Willy.
Keperluan modal tersebut di antaranya guna penghematan tahapan, penyempurnaan pemakaian sisa produksi, penggunaan tenaga listrik, penciptaan teknologi pembuatan minim emisi sampai pemakaian bahan bakar hidrogen serta sarana penyaringan emisi.
Willy mengutarakan sokongan pemerintah diperlukan guna menutupi jurang modal serta penelitian teknologi. Pemerintah pun tengah memotivasi pendanaan lewat mekanisme layaknya Green Industry Support for Commercialization (GISCO).
Sebaliknya, Kemenperin memandang pergeseran menuju besi minim emisi wajib dieksekusi secara berangsur-angsur. Pada fase permulaan, para pengusaha sanggup menyempurnakan sarana yang ada lewat penghematan tenaga serta bahan baku.
Berikutnya, pemakaian sisa produksi lewat electric arc furnace (EAF) serta sarana pembuatan berbasis tenaga minim emisi sanggup dimaksimalkan.