JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), dan Badan Karantina Indonesia (Barantin).
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kementerian PKP, Kemenhut, Kementerian KP, dan Barantin, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pada momen tersebut, dirinya mengutarakan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen untuk menghasilkan opini serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 lewat penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan.
Pihaknya telah mengutarakan saran strategis untuk mendorong momentum perbaikan sistemik, penguatan pengendalian intern, peningkatan mutu pengelolaan keuangan serta aset negara, dan kepatuhan yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Anggota IV BPK turut menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya kementerian dan lembaga serta transformasi menuju Government 5.0, lewat pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) demi analisis data dan sinergi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan serta keberlanjutan.
Kombinasi kedua hal itu menjadi kunci dalam mendongkrak mutu tata kelola dan pengambilan kebijakan.
"Enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM (sumber daya manusia) serta keamanan siber dan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan whole-of-government menjadi keniscayaan," ungkap dia.
Nyoman pun menaruh harapan agar kerja sama antara BPK dengan jajaran kementerian serta lembaga terus dioptimalkan agar hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi sarana mempertahankan opini yang positif, melainkan pula katalisator terwujudnya good governance, peningkatan mutu pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara yang menghadirkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.