JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pelaksanaan digital single ID atau identitas digital tunggal milik pemerintah sudah bergulir dan kini masuk tahap pendaftaran di 153 kabupaten/kota.
Luhut mengutarakan bahwa perluasan ini merupakan bagian dari persiapan implementasi sistem identitas tunggal yang ditargetkan bakal diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada penghujung tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Luhut usai menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri berbarengan dengan perayaan ulang tahun ke-50 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
"Sudah jalan, sudah jalan sekarang buka di 153 kabupaten/kota pendaftaran. Kira-kira akhir tahun ini setelah Presiden launching," kata Luhut.
Pemerintah terdahulu telah memperluas cakupan uji coba digitalisasi bantuan sosial yang terhubung dengan sistem identitas tunggal dari sebelumnya 43 wilayah menjadi 153 kabupaten/kota di 38 provinsi pada Agustus 2026. Skema ini ditujukan untuk menyatukan basis data penerima bantuan sosial ke dalam satu pintu digital agar penyaluran bantuan langsung tunai menjadi semakin tepat sasaran.
Luhut menerangkan bahwasanya sistem identitas digital ini tetap terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bukan merupakan entitas identitas yang berdiri terpisah.
Saat ditanyai perihal keterkaitan digital single ID dengan NIK, Luhut menyebutkan bahwa sistem tersebut berkonsep digital.
"Kan dia digital kan," katanya kepada wartawan.
Luhut lantas menggarisbawahi bahwa penerapan identitas digital ini bukan berarti pemerintah menerbitkan identitas baru di luar NIK.
"Enggak, jadi satu itu," ujarnya singkat.
Pemerintah saat ini gencar menggalakkan penggunaan Kartu Identitas Nasional Tunggal atau Single National Identity Card (SNIC) guna menyatukan bermacam layanan dan data penduduk ke dalam satu sistem terpadu. Penggabungan tersebut mencakup data kependudukan, pendidikan, kesehatan, sampai bantuan sosial.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan percepatan penerapan identitas nasional tunggal ini sebagai bagian dari agenda digitalisasi birokrasi pemerintahan serta integrasi data nasional.