JAKARTA - Kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi wilayah hunian paling layak di Jawa Barat. Data mutakhir menunjukkan Kabupaten Indramayu, Kuningan, Cirebon, Majalengka, serta Kota Cirebon masuk dalam barisan daerah dengan persentase rumah tangga yang mendiami rumah layak huni paling tinggi di provinsi tersebut.
Temuan itu tercantum dalam rilis Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Data mengindikasikan rata-rata rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di Jawa Barat mencapai 58,46%, sedangkan seluruh wilayah di Ciayumajakuning berada jauh melampaui angka tersebut.
Kabupaten Indramayu mengantongi capaian paling tinggi sebesar 86,84%, menyusul Kabupaten Kuningan sebesar 86,60%. Kabupaten Cirebon berada pada posisi kelima dengan 83,07%, Kabupaten Majalengka pada peringkat keenam sebesar 76,44%, dan Kota Cirebon menempati urutan kedelapan dengan 72,66%.
Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menerangkan bahwa indikator rumah layak huni merupakan bagian dari target tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), terkhusus akses masyarakat pada hunian yang layak serta terjangkau.
"Rumah dikategorikan layak huni apabila memenuhi 4 indikator utama, yakni memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai minimal 7,2 meter persegi per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak," ucap Margaretha Ari Anggorowati dikutip Kamis (6/8/2026).
Dominasi kawasan Ciayumajakuning kian kentara tatkala disandingkan dengan wilayah metropolitan di Jawa Barat. Kabupaten Bandung hanya membukukan 58,48%, tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi. Sementara Kota Depok mencapai 52,77%, Kota Bogor 50,69%, Kabupaten Bogor 47,08%, dan Kota Bandung sekadar 42,36%.
Kondisi yang kontras tersebut menyingkap bahwa pesatnya arus urbanisasi tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas hunian warga. Di kawasan perkotaan, keterbatasan lahan, tingginya kepadatan penduduk, hingga munculnya permukiman padat menjadi tantangan yang lebih rumit ketimbang wilayah yang masih didominasi pedesaan.
Di sisi lain, kawasan timur Jawa Barat memperlihatkan keadaan yang relatif lebih baik dalam mematuhi indikator dasar rumah layak huni. Selisih persentase antara Kabupaten Indramayu selaku daerah tertinggi dan Kota Bandung menembus lebih dari 44 poin persentase.
Berdasarkan kajian atas karakteristik wilayah, dominasi tersebut disinyalir berkaitan dengan pola permukiman yang masih berorientasi pada rumah tapak, tingkat kepadatan penduduk yang cenderung lebih rendah dibanding kawasan metropolitan, serta ketersediaan lahan yang lebih luas sehingga memungkinkan warga membangun kediaman dengan standar fisik yang lebih memadai.
"Capaian rumah layak huni tidak dapat diartikan sebagai tingginya tingkat kesejahteraan atau kepemilikan rumah. Indikator ini mengukur rumah tangga yang menempati rumah layak huni, bukan rumah tangga yang memiliki rumah. Penghuninya dapat menempati rumah milik sendiri, rumah sewa, kontrakan, maupun bentuk penguasaan lainnya selama memenuhi empat kriteria yang ditetapkan," terangnya.
Margaretha menyampaikan, dominasi Ciayumajakuning menjadi fondasi penting bagi pembangunan kawasan timur Jawa Barat, utamanya dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang pencapaian target SDGs di sektor perumahan.
Kondisi ini menandakan bahwa penyediaan hunian layak tidak cuma bertumpu pada kemajuan wilayah perkotaan, melainkan juga pada pemerataan infrastruktur dasar serta kualitas lingkungan permukiman.
"Ciayumajakuning bukan sekadar prestasi statistik, melainkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam memperluas akses terhadap rumah yang aman, sehat, dan layak huni," tutupnya.