JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengutarakan pemerintah melakukan penajaman fokus sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta warga di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama.
"MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kami melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Kebijakan tersebut disepakati melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari peninjauan ulang serta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program.
Ia menekankan bahwa peninjauan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan manajemen pengelolaan, tetapi juga menjamin multiplier effect program secara nyata menyasar kelompok rentan.
Pemerintah menginventarisasi masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, beserta balita yang belum tersentuh cakupan bantuan MBG.
Kelompok tersebut dijadikan muara prioritas mengingat peran krusialnya dalam akselerasi pemangkasan angka stunting sekaligus penguatan mutu sumber daya manusia semenjak dini.
Dalam rangka memperluas jangkauan akses, pemerintah turut menggeser tempo operasionalisasi 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 3T yang tersebar pada delapan provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi.
Pemerintah juga mematangkan skema penyesuaian indeks kemahalan pasokan bahan baku serta insentif sewa SPPG demi menjamin kelancaran program di wilayah pelosok.
Menko Pangan menandaskan bahwa akselerasi pemanfaatan SPPG di wilayah 3T bertindak sebagai salah satu fokus utama pemerintah dengan target perampungan pada pekan ini. Proses pendataan keperluan dan kesiapan fasilitas di area tersebut sebagian besar telah dirampungkan.
"Prioritas kami sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kami targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku," ucapnya.
"Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik," tambah Zulhas.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi pendirian dan pengaktifan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area 3T sebagai bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penyelesaian kurun satu minggu mendatang.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa langkah percepatan ini bertumpu pada pendekatan berbasis data valid agar implementasi program tepat sasaran menyapu wilayah yang paling membutuhkan, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan area 3T lainnya.
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata pria yang akrab dipanggil Mas Dar itu di Jakarta, Kamis (6/8).