JAKARTA - Administrasi Wilayah Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencatat performa pembangunan positif pada Semester I 2026 dengan ekspansi ekonomi 5,84 persen, kemiskinan susut menjadi 9,06 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) jadi 3,42 persen berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian dan dinamika global, Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga menurun. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen di Jatim,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis.
Khofifah menyatakan perolehan itu mengindikasikan bahwa ekspansi ekonomi di Jatim tidak sekadar tinggi secara statistik, melainkan pula kian berkualitas lantaran sanggup menghadirkan dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Menurut beliau, ekspansi ekonomi Jatim ditopang sektor-sektor produktif, yakni industri pengolahan dengan kontribusi 31,27 persen, perdagangan 18,49 persen, serta pertanian sebesar 10,87 persen.
Berbekal struktur tersebut, Jatim menjelma sebagai kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,40 persen serta penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejumlah 14,34 persen.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur konsisten melakukan akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat. Fondasi ekonomi kami ditopang oleh sektor-sektor produktif yang kuat, mulai dari industri, perdagangan, hingga pertanian,” katanya.
Lapangan usaha dengan ekspansi tertinggi bersumber dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menanjak 10,76 persen.
Perkembangan tersebut didorong melonjaknya okupansi hotel serta penginapan sepanjang musim liburan, meningkatnya kegiatan pariwisata, serta menguatnya kinerja jasa boga termasuk via perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sudut pandang pengeluaran, ekspansi tertinggi bersumber dari konsumsi pemerintah yang menaik 19,80 persen, dipicu realisasi pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), peningkatan belanja barang dan jasa, serta penyelenggaraan beragam program pelayanan publik.
Khofifah menekankan keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari tingginya ekspansi ekonomi, melainkan pula dari kapasitas pertumbuhan itu menekan kemiskinan.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur merosot menjadi 9,06 persen dari 9,30 persen pada September 2025 atau menyusut 0,24 poin persentase. Susutnya angka tersebut lebih tinggi dibanding perolehan nasional yang turun sebesar 0,18 poin persentase.
Perbaikan mutu tersebut tampak dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,286 menjadi 1,214 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,262 menjadi 0,239.
Pada sektor ketenagakerjaan, TPT merosot jadi 3,42 persen pada Mei 2026 dari 3,55 persen pada Februari 2026. Angka tersebut lebih rendah dibanding rerata nasional sebesar 4,65 persen.
Total pengangguran berkurang sekitar 26.730 jiwa menjadi 866,32 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk bekerja mendaki menjadi 24,46 juta jiwa atau bertambah 205,53 ribu jiwa.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut menanjak menjadi 75,14 persen atau naik 0,36 poin persentase dibanding Februari 2026.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim bakal terus memperkuat keterkaitan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), sekaligus memperkuat akselerasi penurunan kemiskinan lewat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih sangat dinamis. Karena itu, kami harus terus memperkuat sinergi, menjaga kondusivitas, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang semakin adil dan merata,” katanya.