JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Silaban mengutarakan, penurunan tingkat pengangguran yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) belum dapat dijadikan petunjuk bahwa situasi ketenagakerjaan di Indonesia sudah pulih secara keseluruhan.
Menurut Elly, data resmi BPS wajib tetap dihargai sebab dirancang memakai metodologi statistik yang berlaku. Walau demikian, angka itu perlu dibaca secara jauh lebih komprehensif lewat pertimbangan mutu pekerjaan yang tercipta.
“Kami menghargai data resmi BPS karena disusun berdasarkan metodologi statistik yang berlaku. Namun, angka penurunan tingkat pengangguran tidak dapat serta-merta dimaknai bahwa kondisi ketenagakerjaan telah membaik secara substantif,” ujar Elly, Kamis (6/8/2026).
Ia menuturkan, sampai sekarang KSBSI masih mendapati banyak laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai bidang industri. Gelombang PHK tersebut utamanya berlangsung di kawasan industri padat karya layaknya tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, sampai sektor nikel.
Oleh sebab itu, Elly menilai penurunan angka pengangguran kemungkinan dipicu oleh perpindahan tenaga kerja dari sektor formal menuju sektor informal seusai kehilangan pekerjaan tetap.
“Sangat mungkin penurunan ini karena masyarakat beralih ke sektor informal. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan formal akhirnya bertahan hidup dengan menjadi pekerja lepas, pekerja platform digital, berdagang kecil, atau pekerjaan lain yang tidak memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial,” katanya.
Ia menguraikan, di dalam rumusan statistik ketenagakerjaan, seseorang yang bekerja walau cuma beberapa jam selama sepekan tetap dikelompokkan sebagai bekerja. Situasi itu menjadikan mereka tidak lagi tercatat sebagai penganggur, meskipun kualitas pekerjaan dan taraf kesejahteraannya belum tentu naik.
Menurut Elly, kondisi tersebut bukan semata-mata memperlihatkan adanya anomali statistik. Sebaliknya, hal tersebut menjadi tanda bahwa penunjuk tingkat pengangguran belum cukup merepresentasikan situasi pasar tenaga kerja secara utuh.
Ia berpendapat negara juga wajib memberikan perhatian pada petunjuk lain, seperti tingginya persentase pekerja informal, taraf setengah menganggur, keamanan kerja, besaran upah, hingga cakupan perlindungan jaminan sosial.
“Penurunan tingkat pengangguran akan lebih bermakna apabila disertai peningkatan pekerjaan formal yang layak, produktif, dan memberikan kepastian bagi pekerja,” tegasnya.
Ke depan, KSBSI mendorong pemerintah lebih memusatkan perhatian guna menciptakan lapangan kerja yang bermutu, memperkuat daya saing industri padat karya, serta mencegah timbulnya PHK massal di tengah himpitan ekonomi global.
Selain itu, Elly turut meminta pemerintah memastikan proteksi yang memadai bagi pekerja yang terdampak transformasi ekonomi. Menurutnya, dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja pun perlu dikuatkan agar pemulihan penunjuk ketenagakerjaan benar-benar dirasakan rakyat, bukan sekadar tampak di dalam statistik.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia merosot menjadi 4,65% pada Mei 2026. Angka tersebut lebih kecil jika dikomparasikan dengan Februari 2026 yang menembus 4,68%.
Penyusutan 0,03 poin persentase itu mengantar TPT Indonesia menuju posisi terendahnya dalam kurun 32 tahun terakhir atau sejak 1994. Pada masa tersebut, Indonesia masih dipimpin Presiden Soeharto.
"TPT Mei 2026 merupakan yang terendah sejak 1994. Saat itu, berdasarkan Sakernas, TPT tercatat sebesar 4,6%," ungkap BPS dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2026).
Secara total, warga yang menganggur pun menyusut. Kuantitas pengangguran susut dari 7,24 juta jiwa pada Februari 2026 menjadi 7,22 juta jiwa atau berkurang sekitar 24.000 jiwa.