JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa sektor konsumsi pemerintah muncul sebagai komponen pengeluaran yang menorehkan tingkat pertumbuhan paling tinggi jika dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yakni mencapai angka 15,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada periode triwulan II tahun 2026.
Komponen pengeluaran ini tercatat memberikan sumbangsih andil sebesar 1,07 persen terhadap total keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi serta mendulang porsi kontribusi sebesar 7,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun 2026.
“Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Perlu untuk diketahui bersama, besaran konsumsi pemerintah pada periode triwulan II tahun 2025 yang lalu sempat mengalami kontraksi penurunan sebesar 0,33 persen (yoy). Oleh sebab itu, capaian pertumbuhan positif yang diraih pada triwulan II tahun ini merefleksikan adanya sinyal perbaikan yang nyata.
Edy memaparkan lebih lanjut bahwa lonjakan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 ini turut dipengaruhi oleh faktor low base effect sebagai implikasi dari terjadinya kontraksi pada rentang waktu yang serupa di tahun sebelumnya.
Di samping faktor tersebut, akselerasi pertumbuhan itu juga disokong oleh meningkatnya realisasi serapan anggaran belanja pegawai, utamanya yang dialokasikan untuk penunaian pembayaran gaji ke-13 bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran TNI dan Polri, percepatan pencairan tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS, serta adanya penambahan jumlah total formasi pegawai negeri.
Edy menambahkan pula bahwa eskalasi peningkatan pada sektor belanja barang dan jasa milik pemerintah turut memegang peranan penting dalam menopang penguatan konsumsi pemerintah.
“Jadi, pada triwulan II ini memang terdapat realisasi pembayaran gaji ke-13. Selain itu, jumlah pegawai negeri juga mengalami peningkatan sehingga nilai belanja pegawai ikut meningkat,” kata dia.
Bergeser pada pos alokasi belanja barang, realisasi pengeluaran anggaran pemerintah yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada triwulan II 2026 terpantau mengalami peningkatan apabila disandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Berdasarkan paparan data resmi dari Kementerian Keuangan, akumulasi realisasi anggaran program MBG hingga penutupan bulan Juni 2026 telah berhasil mencapai angka Rp98,8 triliun secara kumulatif terhitung sejak triwulan I hingga triwulan II 2026. Dari total jumlah keseluruhan tersebut, besaran realisasi serapan pada triwulan I sukses menyentuh angka Rp54,1 triliun, sedangkan pada triwulan II tercatat di angka Rp44,7 triliun.
Meskipun besaran realisasi pada triwulan II 2026 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I 2026, namun nominal tersebut tercatat melonjak sangat drastis apabila dikomparasikan dengan periode triwulan II 2025 yang kala itu baru merealisasikan anggaran sebesar Rp2,9 triliun.
Edy memandang bahwa peningkatan realisasi anggaran belanja pemerintah tersebut memberikan dorongan yang signifikan terhadap roda pertumbuhan ekonomi, mengingat setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan oleh pemerintah akan mengalir langsung ke sektor dunia usaha dan berputar di dalam sistem perekonomian.
“Kalau realisasinya bertambah, tentu realisasi belanja pemerintah ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi semakin besar realisasinya, tentu akan berpengaruh. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha dan itu berputar dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.
Sebagai catatan penting sebagai bahan acuan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami lonjakan peningkatan dari posisi Rp3.396,6 triliun pada triwulan II 2025 bertambah naik menjadi Rp3.576,2 triliun pada triwulan II 2026, sehingga secara kumulatif keseluruhan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,29 persen (yoy).
Apabila ditinjau dari sisi komponen pengeluaran, di samping sektor konsumsi pemerintah, sumber utama penggerak pertumbuhan ekonomi terbesar berikutnya disumbangkan oleh komponen konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 2,67 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,06 persen (yoy) serta menyumbang porsi kontribusi terhadap PDB sebesar 53,32 persen.
Berikutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) turut memberikan andil sebesar 2,06 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, diiringi oleh tingkat pertumbuhan sebesar 6,87 persen (yoy) serta memberikan kontribusi porsi terhadap PDB sebesar 29,36 persen.
Komponen konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tercatat menorehkan pertumbuhan sebesar 6,93 persen (yoy) dengan besaran sumbangsih kontribusi terhadap PDB mencapai 1,35 persen.
Sementara itu, kinerja sektor ekspor tercatat tumbuh sebesar 4,13 persen (yoy) dengan porsi kontribusi terhadap PDB sebesar 23,13 persen. Di sisi lain, komponen impor mengalami peningkatan sebesar 8,82 persen (yoy). Mengingat posisi variabel impor berperan sebagai faktor pengurang dalam rumusan penghitungan PDB, maka komponen net ekspor tercatat memberikan andil negatif sebesar 0,78 persen terhadap keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi.