JAKARTA - Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino kuat pada semester II 2026. Sejumlah kementerian serta lembaga diminta mengedepankan aksi dini demi menekan dampak kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, ketersediaan air, hingga memicu kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa penanganan dampak perubahan iklim tidak lagi dapat dijalankan secara reaktif, melainkan harus berbasis analisis ilmiah, peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pihak pemerintah sedang menyusun respons nasional yang terukur agar risiko terhadap sektor strategis, khususnya pangan, sumber daya air, kesehatan, energi, kehutanan, serta kelautan dapat diminimalkan.
"Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah aksi dini atau early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim," ujar Rachmat dalam Dialog Nasional Respons Lintas Sektor Menghadapi Dampak El Nino Kuat Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Catatannya, kata "kita" di dalam kutipan tersebut telah diubah menjadi "kami" sesuai ketentuan.
Rachmat menerangkan bahwa indikasi dampak El Nino mulai terlihat lewat curah hujan di bawah normal pada kurun waktu Juli hingga Oktober 2026.
Situasi tersebut berpotensi mengurangi pasokan air bersih, memperbanyak titik panas serta risiko karhutla, hingga memperbesar ancaman infeksi saluran pernapasan akut.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat fenomena El Nino kini telah masuk kategori kuat dengan indeks ENSO mencapai +1,59 dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengemukakan, curah hujan pada Agustus sampai September diprediksi berada pada kategori rendah hingga sangat rendah.
Gejala tersebut diperkirakan berlangsung selama sembilan sampai 12 bulan atau hingga sekitar Mei 2027, meskipun pengaruhnya terhadap Indonesia bakal mulai mereda setelah musim hujan tiba pada pertengahan Oktober mendatang.
Berdasarkan catatan BMKG, daerah yang dianalisis paling terdampak berada di selatan garis khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Sumatera bagian selatan yang diramalkan mengalami musim kemarau lebih panjang dan kering dibanding kondisi normal.
Guna mengantisipasi ancaman terhadap sektor pertanian, Bappenas bersama kementerian serta lembaga menyusun policy brief yang memuat arah respons lintas sektor dalam empat kluster pembangunan utama.
Pada kluster hutan, lahan, dan pertanian, pemerintah mengidentifikasi risiko penurunan produktivitas padi maupun komoditas perkebunan akibat kekeringan.
Guna meredam dampaknya, sejumlah langkah disiapkan, antara lain memperkuat operasi modifikasi cuaca, mengaktifkan sumur bor, memperbaiki jaringan irigasi, menyalurkan benih tahan kekeringan, hingga memperluas perlindungan lewat asuransi pertanian.
Di sisi lain, pemerintah turut melihat peluang optimalisasi budidaya tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan sejumlah komoditas hortikultura sebagai alternatif selama rentang kemarau.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh menuturkan, langkah antisipasi itu krusial sebab tanpa mitigasi dini, kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada sektor prioritas diperkirakan bisa melampaui Rp 2.000 triliun.
Pada sektor sumber daya air, pemerintah menilai kekeringan berkepanjangan berpotensi menurunkan kapasitas tampungan waduk dan debit sungai sehingga mengganggu pasokan air baku serta operasional pembangkit listrik tenaga air.
Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tampungan air, konservasi daerah aliran sungai, serta operasi modifikasi cuaca demi menjaga cadangan air. Sebaliknya, berkurangnya tutupan awan dinilai membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengutarakan, antisipasi terhadap El Nino sejatinya telah dijalankan sejak beberapa bulan terakhir melalui percepatan pembangunan sumur bor di berbagai wilayah.
Menurutnya, Kementerian PU berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional memanfaatkan teknologi isotop untuk mencari sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan irigasi saat musim kemarau.
"Supaya kemudian swasembada pangan di 2026 dan 2027 tetap bisa terjaga," ujar Dody.
Di samping sektor pertanian dan sumber daya air, pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi di bidang kesehatan lewat penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, peningkatan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, serta penyediaan air bersih di sarana pelayanan kesehatan.
Sedangkan pada sektor perikanan, pemerintah akan menyusun kalender produksi, memanfaatkan data oseanografi, serta memperkuat pendampingan teknologi budidaya untuk meredam dampak perubahan suhu dan kualitas perairan, sekaligus memanfaatkan potensi kenaikan hasil tangkapan ikan pelagis akibat fenomena upwelling.